Network
Johan meminta pemerintah jangan hanya terobsesi pada pembangunan infrastruktur, namun masa pandemi ini diperlukan keberpihakan nyata terhadap nasib para petani. "Tujuannya petani menikmati kemerdekaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional," urai Johan.
Politisi PKS ini menggarisbawahi isi pidato Jokowi selaku Presiden RI yang menyatakan dalam pidato kenegaraannya bahwa pemerintah terus mengembangkan sektor pangan untuk membangun kemandirian pangan.
"Kami ingin menegaskan realitasnya dari sisi dukungan anggaran sangat tidak memadai karena nota APBN 2021 senilai Rp 21,8 Triliun namun dilakukan kebijakan refocusing hingga menjadi Rp 15,5 Triliun. Ini artinya pemerintah melakukan pemotongan Rp 6,3 Triliun untuk kepentingan yang terkait urusan pangan dan tentunya bertolak belakang dengan semangat membangun kemandirian pangan," kata Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB ini mengungkapkan dukungan pemerintah terhadap pangan patut dipertanyakan pada masa pandemi ini.
"Kebijakan saat ini telah berdampak pada penurunan target produksi pangan nasional dan juga faktanya kita masih bergantung dengan impor pangan," ujarnya.
Baca Juga: Menko Muhadjir Sebut Petani Harus Prihatin, Fadli Zon: Gimana Mau Sejahtera Kalau Tak Untung?
Dia mencontohkan seperti komoditas bawang putih dengan realisasi impor mencapai 575.473 ton, impor daging sapi/kerbau sebesar 298.260 ton dan impor gula pasir sebesar 971.295 ton serta impor komoditas lainnya.
"Saya tegaskan bahwa Pemenuhan kebutuhan pangan domestic yang selalu tergantung dengan impor telah menciderai kemandirian pangan nasional," kata Johan.
Legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa ini mengingatkan pemerintah bahwa pandemic Covid memberikan dampak buruk pada kinerja ekonomi Indonesia.
