Network
Kedua, bernegara itu harus bisa menyatukan maslahat umum dan individu. “Contohnya pajak, hasil pajak bermanfaat untuk kepentingan umum. Namun adakalanya masyarakat dalam kondisi tak mampu bayar pajak, maka aturannya diubah bisa afirmasi atau tax holiday,” pungkasnya.
Hal ketiga, menyatukan atau merukunkan kepentingan materi dan rohani. “Saat negara memperbolehkan salat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya, bahkan mengurusinya maka sudah syariah. Meskipun bakal ada tabrakan antara syariah dan maksiat. Misalnya ada korupsi bantuan sosial, maka korupsinya dibasmi bukan bantuan sosialnya yang dihilangkan,” ujarnya.
Baca Juga: DPO Penyelundup Narkoba Jaringan Internasional Diburu, Polisi: Mereka Libatkan Warga Binaan Lapas
Ia mengingatkan, negara yang didasari musyawarah, maka hukumnya wahib menjaga kesepakatan atau produk musyarawah tersebut. Apa yang kurang dari negeri ini, ia berpesan untuk diperbaiki Bersama. “Bukan negaranya yang dirobohkan,” pungkasnya. Ia juga meminta semua bersyukur atas rahmat Allah kepada Indonesia, yang aman dan tenteram.
“Lebih baik menjadi orang miskin di negeri yang kuat dan kaya, ketimbang menjadi orang kaya di negeri yang barbar, penuh ancaman, dan ketidakpastian,” ujarnya.
Sementara para pengurus DPW LDII Provinsi Jawa Barat mengikuti acara ini di studio mini, yakni di kantor sekretariat DPW LDII Provinsi Jawa Barat. Hadir dalam acara itu, yakni drg. H. Dicky Harun, Sp.Ort (Ketua), Ir. Achjar MBA (Wakil Ketua), H. Koswara, SPd (Sekretaris), Fadel Abrori, SPi., MH (Wakil Sekretaris), M. Satria dan M. Diva (Wakil Sekretaris), H. Didi Wargaprawira, Bc.TT (Ketua Dewan Penasihat), dan para pengurus lainnya.
Selaras dengan KH. Chriswanto Santoso, Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Barat, drg. H. Dicky Harun, Sp.Ort mengatakan, keberadaan LDII harus memberikan kontribusi positif terhadap negara dan masyarakat. Kontribusi positif ini diwujudkan dengan program 3K, yakni karya, kontribusi, dan komunikasi.
“Kontribusi itu antara lain melalui delapan program pokok dari DPP, ditambah dengan program kerja yang berkesinambungan dengan program kerja Pemprov Jabar. Sehingga kontribusi yang dilaksanakan bisa dinikmati masyarakat,” urainya.***
