Network
JURNAL SOREANG- Anggota Komisi VI DPR, Hj. Nevi Zuairina menanggapi rencana pemerintah yang akan membuka kran impor beras sebesar 1 juta ton dalam waktu dekat sebagai kebijakan yang kontradiksi atau bertolak belakang dengan situasi yang seharusnya.
Semua data menunjukkan stok beras dan semua prediksi pada beberapa bulan ke depan sangat aman sehingga tidak ada alasan untuk membuka kran impor sebesar 1 juta ton dalam waktu dekat.
"Kementerian Perdagangan mesti sinkron dengan kementerian teknis dalam hal ini Kementan. Bahkan data BPS menunjukkan stok beras nasional hingga akhir Desember 2020 sebanyak 7.389.575 ton," kata Nevi kepada media, Selasa 16 Maret 2021.
Apalagi sebentar lagi kan panen raya sehingga harus dipertanyakan maksud impor beras ini.
Baca Juga: Aksi Peduli Melalui ATM Beras, Polresta Cirebon Diganjar Penghargaan dari Lemkapi
"Kami sudah mulai melihat gejolak di masyarakat yang menentang rencana impor beras ini. Bahkan yang sangat miris adalah adanya petani yang dalam satu kawasan mengeluh gabahnya dihargai murah Rp1.400, per Kg," katanya.
Seharusnya pemerintah lebih mementingkan menyelamatkan petani dengan membeli gabah mereka dengan harga yang layak sesuai HET.
"Ini kok malah impor kan jelas merupakan sebuah kontradiksi kebijakan tata niaga beras," kata anggota FPKS ini.
Baca Juga: Rencana Impor 1 Juta Ton Beras Tahun. 2021, Anggota DPR Pertanyakan Food Estate
Legislator asal Sumatera Barat II ini meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Perdagangan agar mempertimbangkan kembali agar membatalkan rencana impor beras ini.
