Network
JURNAL SOREANG- Setelah penyelenggaraan haji tajun 2020 ditunda kini nasib penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 belum jelas. Pemerintah dan DPR menyiapkan tiga opsi penyelenggaraan haji tahun 2021 termasuk opsi terburuk sekalipun.
"Biasanya pada November dan Desember ini pemerintah dan DPR sedang membahas besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (Bipih), namun tahun ini semuanya serba tak jelas sehingga pembahasan ditunda dulu," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Sjadzil di Hotel Grand Sunshine, Sabtu, 5 Desember 2020.
Lebih jauh wakil rakyat Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini menambahkan, pemerintah dan DPR belum mendapatkan gambaran detail soal kebijakan haji dari Kerajaan Arab Saudi sehingga belum bisa memutuskan.
Baca Juga: Ingat, Pandemi Penyakit Tak Pernah Sebentar. Haji Tahun 2021 Juga Belum Jelas
"Termasuk soal biaya haji baik itu tiket pesawat, biaya transportasi darat di tanah suci, hotel sampai makanan. Kalau semuanya belum jelas sehingga kami tak bisa membahasnya," kata Ace.
Dengan adanya pandemi dan penerapan protokol kesehatan, menurut Ace, akan berdampak besar kepada penentuan Bipih.
"Misalnya, pesawat terbang yang biasanya menganhkut 400 penumpang pasti akan dikurangi daya angkutnya. Tentu ini akan menambah biaya tiket pesawat," ujarnya.
Demikian pula dengan sewa hotel yang biasanya sekamar empat orang akan dikurangi maksimal dua orang.
Baca Juga: Pelaku Terduga Seruan Jihad Lewat Adzan Ditangkap Bareskrim
"Sewa bus di tanah suci juga akan lebih mahal sebab kapasitas bus yang biasanya 50 orang kini maksimal 30 orang bahkan bisa kurang," katanya.
Pemerintah sendiri, kata Ace, menyiapkan tiga opsi penyelenggaraan haji tahun 2021 yakni normal seperti biasa, haji dengan penerapan protokol kesehatan ketat seperti umrah saat ini dan skenario terburuk dengan menunda kembali penyelenggaraan haji.
"Kalau penyenggaraan normal bisa saja asalkan sudah ada vaksin dan efektif dampaknya. Tapi kalau haji dengan protokol kesehatan ketat akan ada pengurangan kuota haji dan pembatasan usia jemaah yang berangkat," katanya.***
