JURNAL SOREANG - Masyarakat dibuat heboh dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyebutkan soal estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Terkait hal ini, Ketua Umum Holistik Institute, M Nur Latuconsina meminta masyarakat untuk tidak salah mengartikan.
Apabila ditafsirkan, jelas M Nur, maka pernyataan Kapolri tersebut tidak mengarahkan dan tidak ada keberpihakan kepada pasangan Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) manapun.
"Kita tahu sendiri, siapapun pemimpin ke depan harus bisa melanjutkan estafet pembangunan. Jadi buat para politisi lawan politik, jangan sampai statement Kapolri dipolitisasi," tegas M Nur dalam keterangannya, Sabtu 13 Januari 2024.
Lebih lanjut ia menerangkan, pernyataan Kapolri bukan untuk mengarahkan apalagi menggiring opini atau mendukung Capres tertentu.
Menurutnya, estafet kepemimpinan nasional berkelanjutan yang dimaksud Kapolri bersifat umum dan tidak memihak.
Baca Juga: Buat Geger! Saat Presiden Jokowi Malam Mingguan di The Mall Gadong Brunei Darussalam
"Yang dimaksud adalah keberlanjutan dari sejak Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin selanjutnya," bebernya.
M Nur memaparkan, dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan institusi netral yang tidak berpihak ke paslon manapun.
"Soal netralitas Polri diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 200 yang berbunyi 'Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih'," imbuhnya.***
Ikuti terus dan share informasi Anda di media sosial Google News Jurnal Soreang, FB Page Jurnal Soreang, YouTube Jurnal Soreang, Instagram @jurnal.soreang dan TikTok @jurnalsoreang