JURNAL SOREANG - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, cecar Pemkab Morotai.
Hal tersebut terjadi, dalam rapat paripurna penyerahan dokumen rancangan anggaran KUA PPAS APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun anggran 2024, di ruang aula Kantor DPRD Pulau Morotai, pada selasa, 28 November 2023 kemarin.
Kritik keras itu disampaikan saat Plt. Sekda Pulau Morotai, Suriani Antarani
usai membacakan pidato Pj.Bupati Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali.
Baca Juga: Aries! Jangan Terlalu Tegas dengan Pasanganmu, Ramalan Zodiak Rabu, 29 November 2023
Diketahui, dalam proses rapat paripurna. Sejumlah anggota DPRD itu menyesali rancangan anggaran APBD 2024 itu tidak jauh berbeda dengan APBD 2023 yang hanya mementingkan pembangunan infrastruktur daripada perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
"Kita berkeinginan bahwa APBD ini berdampak positif kepada masyarakat. Kalau saudara-saudara ke pasar, para pedagang mengelu karena jualan tidak laku terjual. Kalau saudara-saudara naik bentor, orang bentor mengelu karena pendapatannya menurun jauh," Kata Rasmin Fabanyo, salah satu anggota DPRD Pulau Morotai dari Fraksi PKS.
"Keinginan kita APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun 2024 itu mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan pegawai. Jadi konsen APBD 2024 harus ke arah situ, bukan lagi lari ke arah pembangunan, bukan lagi mengacuh kepada infrastruktur," tegas dia.
Sementara, Mahmud Kiat, anggota DPRD dari fraksi Golkar, mengatakan semua yang disampaikan oleh pemberi kuasa oleh pj. Bupati itu tidak sejalan dengan apa yang masyarakat alami selama 2023.
"Itu fakta yang dibuktikan kepada kita semua dan hal ini disampaikan oleh yang diberi kuasa, Plt. sekda, Suryani Antarani. Saya kira kita jangan dibuat semacam sugesti di ruangan ini seakan-akan kita lagi hidup tenang. Baru pernah terjadi anggota DPRD selama lima bulan tidak dibayar tunjangan itu cuma di Morotai," tuturnya.
"Saya ingin menyampaikan bahwa asumsi kita di 2023 masih tetap sama, bahwa soal ekonomi. Faktanya, kita di'kocak' lagi," sambungnya.
Menurutnya, ada sekian banyak pasar yang tidak beroperasi karena imbas dari perputaran ekonomi di Morotai yang melemah.
"Kebetulan OPD Perindagkop itu mitra kami di komisi I, Dari 58 pasar di 2023 rapat kerja kita terakhir dengan Perindagkop, itu tinggal 12 yang aktif ini pasar. Bagaimana bilang ekonomi kita lagi baik-baik saja. Itu lintas OPD yang menyampaikan ke kita," pungkasnya.
Selain itu, hal yang sama juga disampaikan oleh Fadli Djaguna, anggota DPRD Fraksi PAN itu juga dengan keras mengkritisi pemda Morotai. Fadli bilang, soal siklus perputaran ekonomi itu gambarannya sederhana untuk dilihat. Di Morotai sendiri, kata Fadli, Orang Morotai yang keluar bekerja di luar kabupaten Pulau Morotai itu sudah sekitar 10.000 orang.
Baca Juga: Duit Datang Menghampiri ke 5 Shio Ini di Tahun 2024 Kata Ramalan Tarot: Ada Babi dan Anjing
"Jadi kalau 10.000 dikali 1 juta perbulan orang kirim duit, ada perputaran uang sekitar 10 milyar di Morotai, itu yang menunjang. Nah ini yang dibaca oleh pemda itu. silahkan periksa ke Bank, karena itu, arus perputaran ekonomi hanya dibaca lewat itu datanya,"ujarnya.
"Jadi perputaran APBD itu stagnan, habis, tidak ada perputaran, semuanya dibelanjakan untuk fisik. Pertanyaannya adalah fisik ini dikerjakan oleh siapa. Ada sekitar 200 Milyar itu tidak ada rotasi perputaran yang bisa menjadi perputaran ekonomi kita di tingkat lokal," sambungnya.
Menurut Fadli, ada pendapatan 10 milyar yang dibacakan Plt. Sekda dan ada perbaikan ekonomi 3,5 persen itu merupakan pendapatan warga Morotai yang bekerja di sejumlah perusahaan di luar Kabupaten Pulau Morotai.
Baca Juga: Memastikan Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 Sesuai Kebutuhan, Panwascam Cangkuang Lakukan Ini
"Pendapatan yang ada di IWIP yang ada di Halmahera Timur, itu yang masuk dibaca oleh pemda. Itu yang butuh diklarifikasi, jadi kerja Pemda itu habis, tidak ada," pungkasnya. ***