JURNAL SOREANG - Dalam sidang dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, tanggal 8 Juni 2023, terungkap bahwa Haris Azhar pernah mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Luhut Pandjaitan.
Pesan WhatsApp tersebut berisi permintaan Haris Azhar kepada Luhut Pandjaitan terkait saham perusahaan. Isi pesan itu terkait dengan isu masyarakat adat Papua dan janji yang pernah diberikan oleh Freeport (PT Freeport Indonesia), sebuah perusahaan yang beroperasi di Papua.
Diketahui, Freeport sebelumnya telah berjanji akan memberikan 10 persen saham kepada masyarakat Papua. Hal ini menjadi topik pembicaraan yang ingin dibahas oleh Haris ketika menghubungi Luhut Pandjaitan, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Baca Juga: Mahasiswa di Semarang Jadi Tersangka Penipuan Tiket Konser Coldplay, Polisi: Korban Rugi Rp5,5 Juta
Terungkap bahwa Haris Azhar, yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut Pandjaitan, menghubungi Luhut pada tanggal 23 Oktober 2019. Dalam kontak tersebut, Haris meminta bantuan terkait dengan karyawan Freeport. Kejadian serupa juga terjadi dalam percakapan pada tanggal 28 Februari 2021.
“Itu, Pak, urusan karyawan Freeport. Bapak harus bantu lah, minggu depan saya temui Bapak, ya,” kata Haris sebagai kuasa hukum masyarakat adat Papua dalam chat pada 23 Oktober 2019.
Pada 28 Februari 2021, Haris meminta Luhut untuk bertemu dengan para ketua adat dari masyarakat asli di sekitar wilayah Tembaga Pura areal lokasi Freeport. Sebelumnya 2 minggu lalu ia menelpon kepada luhut perihal permasalahan tersebut.
Baca Juga: Simak Yuk! Begini Rumus Menghitung Nilai Rapor SMP Semester 1 sampai 5, untuk PPDB 2023 Jenjang SMK
“Pak, melanjutkan telepon saya ke Bapak 2 minggu lalu, saya minta waktu ke Bapak untuk membawa/ketemuan dengan para ketua adat dari masyarakat asli di sekitar wilayah Tembaga Pura areal lokasi Freeport,” ucap Haris dalam chat.
Ia menjelaskan, tujuan permintaannya tentang pertemuan luhut dan kepala adat adalah agar para kepala adat bisa mengadu dan meminta bantuan perihal saham freeport yang tak jelas distribusi dan peruntukannya.
“Mereka mau mengadu dan minta bantuan ke Bapak perihal saham mereka yang tak kunjung jelas distribusi dan peruntukannya. Saya berharap Bapak bisa sediakan waktu untuk temui mereka. Terima kasih dan saya tunggu kabar baiknya dari Pak Luhut. Salam hormat,” jelasnya.
28 Februari 2019, Hery Dosinaen, yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua dari tahun 2014 hingga 2020, mengungkapkan bahwa divestasi 10 persen saham Freeport masih hanya berupa janji belaka. Pernyataan tersebut disampaikan melalui pemberitaan yang dipublikasikan di laman resmi Pemerintah Provinsi Papua.
“Terkait divestasi saham Freeport, menurut saya, baru bersifat retorika dan wacana yang hanya buat kita menjadi termanipulasi dengan pikiran kita atas segala janji dan lain sebagainya. Intinya, 10 persen saham itu seperti apa, pembayarannya bagaimana, kami belum mengetahuinya,” ucapnya di Jayapura, 27 Februari 2019.
Selain itu, Hery juga mencermati kekalahan Pemerintah Provinsi Papua dalam gugatan terkait Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Freeport di Mahkamah Agung, meskipun sebelumnya berhasil memenangkan gugatan tersebut di Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Jadwal PPDB 2023 Kota Cimahi Jenjang SMP Jalur Zonasi, Tanggal Lengkapnya Catat!
“Ada informasi Papua tidak bisa terima deviden karena Freeport rugi. Saya kita ini merupakan satu pernyataan yang menggelitik dan saya harap gubernur segera undang kita semua lalu duduk bersama membahas masalah ini,” ujarnya.***
Ikuti terus dan share informasi Anda di media sosial Google News Jurnal Soreang, FB Page Jurnal Soreang, YouTube Jurnal Soreang, Instagram @jurnal.soreang, dan TikTok @jurnalsoreang