JURNAL SOREANG - Sepanjang tahun 2022, Kejaksaan Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) berhasil menangkap 173 buronan, di mana 95 di antaranya merupakan buron kasus garong uang rakyat (korupsi)
"Telah dilaksanakan kegiatan pengamanan daftar pencarian orang (DPO) periode 1 Januari 2022 sampai dengan 28 Desember 2022 sebanyak 173 orang," ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangannya, Minggu 1 Desember 2023.
"(DPO yang ditangkap) terdiri dari buron dalam perkara tindak pidana garong uang rakyat sebanyak 95 orang, buron dalam perkara non perkara tindak pidana korupsi 78 orang," sambung Ketut.
Baca Juga: Jadwal Shalat untuk Bandung dan Sekitarnya, Senin 2 Januari 2023 dan Doa Hadapi Kesulitan Hidup
Disampaikan Ketut, dari total 173 buronan itu, 65 lainnya ditangkap Tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC).
Selain itu, Ketut juga menyampaikan jumlah buronan yang ditangkap selama masa kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin sebanyak 488 orang.
Jamintel Kejagung juga, lanjut Ketut, telah mengamankan 25 jaksa yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang.
Baca Juga: Jadwal Shalat untuk Jakarta dan Sekitarnya, Senin 2 Januari 2023 dan Doa Saat Hadapi Kesulitan Hidup
Menurut Ketut, beberapa penyalahgunaan yang dilakukan itu mulai dari pemerasan hingga penjualan barang bukti.
Ketut menyebut, selama periode Januari sampai dengan Desember 2022, telah melakukan pengamanan terhadap 25 orang jaksa/pegawai yang terindikasi melakukan penyalahgunaan kewenangan.
"Rinciannya 9 orang terindikasi pemerasan, 11 orang terindikasi dalam intervensi proyek, 2 orang terindikasi dalam Jaksa Gadungan, 1 orang terindikasi dalam perkara tindak pidana umum, 1 orang terindikasi dalam penjualan barang bukti, 1 orang terindikasi dalam benturan kepentingan," imbuhnya.
Ditegaskan Ketut, sejak dibukanya hotline pengaduan pemberantasan mafia tanah, tercatat sudah 641 laporan sepanjang 2022. 641 laporan itu telah diteruskan penanganannya ke masing-masing kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia.
"Terdapat 247 lapdu telah ditindaklanjuti oleh 28 Kejaksaan Tinggi, sementara sisanya sebanyak 394 lapdu masih menunggu data dukung," pungkas Ketut Sumedana.
"Ikuti Selengkapnya Artikel Kami di Google News"***