JURNAL SOREANG- Tentunya, banyak yang penasaran, bagimana nilai tukar mata uang Indonesia selalu melemah, jika dihadapkan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat.
Konon, nilai mata uang Indonesia selalu anjok bukan sekarang saja, namun sudah bergulir semenjak lama.
Lantas, seperti apa perjalanan nilai tukar mata uang Indonesia dari masa kemasa. Simak penjelasannya berikut ini.
Baca Juga: Jadwal Waktu Shalat untuk DKI Jakarta dan Sekitarnya, Jumat 4 Februari 2022
1. Awal kemerdekaan
Awal kemerdekaan Indonesia, tercatat menggunakan sistem kurs tetap. Kabarnya, dalam penerapan sistem kurs tetap ini, sebuah Negara harus ada cadangan devisa troll, tapi sebagian negara baru Indonesia hanya punya sedikit cadangan devisa.
Di Negeri ini juga saat itu, masih beredar dua jenis mata uang lainnya, yaitu mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda ciptaan kolonial.
Keadaan diperburuk saat bergulirnya Agresi Militer Belanda ke- 2. Kondisi perekonomian jadi kacau-balau sehingga pemerintah mencetak uang lebih banyak.
Baca Juga: Kisah Hikmah: 5 Sebab Iblis Sengsara dan 5 Sebab Adam Bahagia, Ini Penjelasannya
Karena itu, nilai tukar uang Republik Indonesia atau ORI. Mata uang negeri ini sebelum adanya rupiah jadi mahal imbasnya, devisa Kian berkurang.
Akhirnya, pada 7 Maret 1946 pemerintah mendevaluasi nilai tukar Rupiah sebesar 29,12 persen dari 1,88 rupiah per dolar amerika serikat menjadi 2,65 rupiah per dolar Amerika Serikat.
Hal ini, merupakan solusi yang dianggap tepat saat itu. Sistemnya mengganti dengan mata uang negara lain ke dolar Amerika baru saja diterapkan di tahun, 1944 oleh 44 negara The bretton Woods Amerika Serikat.
Karena ke-44 negara ini, tidak mempunyai cadangan emas yang lumayan, sementara Paman Sam rajanya saat itu, Indonesia akhirnya ikut permainan yang dilakukan oleh sang raja.
2. ORI anjlok dan ditarik
Stabilitas mata uang ORI atau uang Republik Indonesia di ambang batas, dan sulit dipertahankan lagi, akhirnya saat itu pemerintah memutuskan untuk menarik ORI pada Maret tahun 1950.
Mata uang ORI dihapus dan diganti dengan rupiah. Seiring bergantinya bentuk negara, dari negara kesatuan menjadi Serikat atau Federal sejak Desember 1949.
Baca Juga: Beredar Foto Presiden Jokowi Tanpa Masker dan Tidak Jaga Jarak saat Hadiri Perayaan Imlek, Cek Fakta
Nilai tukar Rupiah sebesar Rp3,80 per dolar Amerika Serikat, tapi keadaan ini tidak lama juga. Saat itu kondisi negara masih terbilang amburadul.
Anggaran terus defisit dan devisa, bikin kita elus dada. Maka pemerintah kembali mengambil kebijakan mendevaluasi nilai tukar.
Devaluasi itu diterapkan pada Februari 1952 sebesar 66,75 yaitu dari sebesar Rp3,08 menjadi Rp11,40 per USD. Dibanding sekarang ini, memang kecil tapi saat itu, ini juga sudah bikin sesak nafas.
Baca Juga: Viral Video Sopir Truk Ditodong Pistol di Tol Cipali, Identitas Kendaraan Penodong Diusut
Devaluasi nilai tukar, singkatnya yakni kebijakan negara menurunkan nilai tukar mata uangnya terhadap, mata uang asing.
3. Nilai tukar mengambang
Indonesia, pernah menjadi pengekspor terbesar dalam bidang perkebunan, makanya untuk mengembalikan kejayaan ekspor, pada 20 Juni 1957, pemerintah Indonesia menerapkan nilai tukar uang mengambang untuk pelaku ekonomi tertentu.
Kabarnya, penerapan sistem nilai tukar mengambang ini, meminimalisasi peran pemerintah dalam menentukan besaran nilai mata uang domestik, terhadap mata uang asing.
Baca Juga: Becermin pada 4 Sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, Ada yang Dapat Gelar Pedang Allah SWT
Namun, yang menentukan harga itu adalah kekuatan pasar, melalui mekanisme permintaan dan penawaran terhadap mata uang. Tapi harus diingat, sistem ini diterapkan Bagi kalangan tertentu saja.
Secara umum, Indonesia masih menerapkan nilai tukar tetap di banyak bidang usaha ekonomi. Kabarnya, terus bertahan hingga akhirnya Presiden Soekarno Lengser dari tahtanya.
Dipastikan, pada masa itu kondisi ekonomi negara ini sedang gawat gawat nya, bayangkan saat itu negara kita sempat merasakan yang namanya hiperinflasi sebesar 635 persen kebayang bagaimana stresnya orang tua kita yang hidup di zaman itu.
4. Sistem mengambang terkendali
Di awal orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto, kondisi ekonomi kita berhasil distabilkan dengan memangkas angka inflasi dari 635 persen, pada tahun 1965 menjadi 9,90 persen pada tahun 1969.
Bagi yang mengalami di zaman Soeharto, sepertinya sudah tidak asing lagi dengan istilah Repelita. Rencana pembangunan lima tahun ini, dibikin untuk memfokuskan kerja pemerintah termasuk soal ekonomi yang disamain.
Indonesia juga terus membaik untuk meningkatkan nilai ekspornya, tapi sayang inflasi Indonesia yang terbilang masih cukup tinggi tidak sebanding dengan Mitra dagangnya.
Akhirnya, nilai tukar rupiah menjadi sangat tinggi terhadap dolar Amerika Serikat, dan tidak ada negara yang mau bermitra dengan negara yang kondisinya kayak seperti ini.
Maka ditetapkanlah sistem mengambang terkendali, yang membuat pemerintah turun tangan, jika nilai tukar Rupiah bergerak melebihi batas atas dan batas bawah.
5. Era 80-an
Saat di negeri ini Hetty Koes Endang hanya muncul di televisi melalui siaran TVRI, Indonesia kembali menghadapi masalah yang bikin pening kepala.
Baca Juga: Tanda Allah SWT Sayang: Inilah 7 Pesan Allah Untuk Kaum Wanita, No 6 Sangat Penting bagi Wanita
Di era 80-an, harga minyak dan gas dunia sempat anjlok seanjloknya, celakanya di era tahun 70-an negara ini mengandalkan atau menumpukkan perekonomiannya, pada ekspor Migas.
Tentu, hal ini mempengaruhi cadangan devisa kita dan celakanya, dengan sistem mengambang terkendali yang membuat pemerintah hanya ikut campur, kalau nilai tukar rupiah bergerak melebihi batas atas dan batas bawah, dan membuat pemerintah tidak bisa turun tangan.
Akhirnya, pemerintah kembali mendevaluasi nilai tukar Rupiah, kali ini untuk meningkatkan daya saing barang ekspor diluar migas.
Di era 80an, memerintah tercatat dua kali melakukan Devaluasi yakni pada tanggal 30 Mar 1983, dan September 1986, ini membuat nilai rupiah turun sebesar 38 persen dan 45 persen. Langkah ini terbukti berhasil menggairahkan sektor ekspor, arus modal asing pun turut meningkat.
6. Reformasi
Sebelum Reformasi bergulir, dunia sudah dilanda krisis Global. Kabarnya, stabilitas nilai tukar rupiah berlangsung hingga Juli 1997 saja yang saat itu, harga per 1 dolar amerika serikat hanya Ro2,350.
Indonesia, selanjutnya harus merasakan pedihnya penurunan nilai tukar Rupiah. Saat rupiah mengalami depresiasi akibat mekanisme pasar, sejumlah kebijakan untuk mencegah depresiasi dilakukan.
Namun, kebijakan itu dinilai salah langkah. Dampaknya, pada pertengahan Januari 1998, rupiah jatuh menjadi Rp17.000 persatu Dollar Amerika Serikat. Keadaan diperparah oleh stabilitas politik dan keamanan yang semakin gawat.
Maka Lengser lah Soeharto dari tahtanya. Ia lalu digantikan oleh BJ Habibie. Di masa Pak Habibie, rupiah kembali stabil. Rupiah sempat berada diangka Rp6.500 per dolar Amerika Serikat. Saat itu Habibie menerapkan kebijakan restrukturisasi perbankan.
Ia juga memisahkan antara Bank Indonesia dan pemerintah. Ini langkah yang berani dan revolusioner. Saat di masa Presiden Gusdur, rupiah sempat melemah lagi, hingga level Rp12.000 dan sempat juga berada diangka Rp9,800.
Baca Juga: Ternyata Harta Bisa Dibawa ke Akhirat, Ini Syaratnya
Kalau di masa Presiden Megawati, kurs Dollar Amerika Serikat berada di Kisaran Rp8,900, sampai Rp10,200. Di masa Presiden SBY, kurs berada diposisi Rp9,800 hingga, Rp12,150.
7. Masa Kini
Bapak Joko Widodo. Saat pertama kali dilantik sebagai presiden, posisi rupiah berada diangka Rp12,030 per satu dollarnya. Pak Jokowi terbilang sebagai pemecah sejarah, karena Dimasanyalah, pertama kali rupiah menyentuh harga Rp14.000 setelah masa Orde Baru.
Bahkan, angka Rp14.000 terus terlampaui. Meski menguatkan nilai Rp13,000, keadaan semakin parah dengan adanya wabah Global pada tahun 2020. Rupiah kembali mencatat sejarah, karena melebihi angka Rp15,000.
Baca Juga: Fantastis! Pantas Saja TKI Betah Kerja di Malaysia, Segini Gajinya
Bahkan, mencapai angka Rp16,000. Forever Nations sejak bergulirnya reformasi hingga kini, negara kita menerapkan sistem mengambang bebas.
kalau sistem ini biasanya diterapkan oleh negara-negara maju yang dalam pelaksanaannya, tidak ada campur tangan pemerintah.***