JURNAL SOREANG- Anggota Komisi VI DPR, Hj Nevi Zuairina pada rapat dengar pendapat komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Bio Farma, Kimia Farma dan Indo Farma meminta kepad perusahaan plat merah ini agar tidak mengedepankan bisnis vaksin kepada rakyat Indonesia.
Karena untuk mempercepat penanggulangan wabah covid-19, pemerintah telah merancang peta jalan pemberian vaksin Covid-19 dengan membayar.
"Masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya masuk dalam pemberian vaksin tahap ketiga setelah pekerja sektor publik dan masyarakat lanjut usia," kata Nevi dalam pernyataannya, Rabu, 31 Maret 2021.
Dia meminta agar pemerintah dan seluruh instrumen pengendali Covid-19 termasuk BUMN Farmasi untuk fokus pada efikasi vaksin Sinovac, vaksin nusantara dan vaksin gotong royong. "Paling penting adalah negara jangan sampai berbisnis vaksin ini dimana rakyat Indonesia sebagai pasarnya," ujar Nevi.
Nevi mengatakan, tujuan yang sudah disepakati bersama pada program vaksinasi adalah mengurangi angka penularan dan kematian warga karena pandemi Covid-19.
Baca Juga: MUI Kota Bandung Nyatakan Vaksin di Bulan Ramadhan Tidak Membatalkan Puasa, Ini Penjelasannya
Baca Juga: Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan Merasa Sehat Setelah Suntikan Kedua Vaksin Covid-19
"Ddngan cara melindungi kelompok masyarakat yang memiliki risiko infeksi atau terdampak Covid-19 yang tinggi seperti lansia, petugas layanan publik, dan tenaga kesehatan," katanya.
Politisi FPKS ini mempertanyakan kepada pemerintah dan Holding BUMN farmasi soal zistem pendataan, distribusi, pelaksanaan, serta edukasi vaksinasi yang benar bagi warga Indonesia secara keseluruhan
"Sistem ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan vaksinasi dengan baik dan benar," katanya.
Nevi masih belum melihat pemerintah hingga saat ini memberi kejelasan terkait status penerima vaksin gotong royong.
Baca Juga: Persiapan Kuliah Tatap Muka, 375 Dosen dan Tenaga Kependidikan Unla Ikuti Vaksinasi Covid-19
"Bagaimana arah kebijakan pemerintah terkait rencana vaksin Gotong Royong harus jelas dulu. Jika pemberian vaksin gotong royong hanya ditujukan kepada karyawan, maka seharusnya karyawan menerima vaksin secara gratis dari perusahaannya. Lantas bagaimana dengan keluarganya? Jarus ada kejelasan dulu terkait supplynya, pembiayaannya, dan targetnya", kata Nevi mempertanyakan.
Legislator asal Sumbar ini meminta agar memastikan program Vaksinasi dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan karena rakyat Indonesia menaruh harapan besar agar program vaksinasi nasional berjalan dengan sukses, sehingga pandemi covid-19 dapat segera berakhir.***