BPJS Kesehatan Akan Lebih Banyak Mendengar, Ini Maksudnya

10 Maret 2021, 06:44 WIB
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, /

JURNAL SOREANG- Untuk  membangun ekosistem Program JKN-KIS yang ideal, BPJS Kesehatan berupaya melakukan optimalisasi sinergi lintas sektoral dengan berbagai kalangan.

Caranya dengan program “BPJS Kesehatan Mendengar” guna menjaring berbagai masukan dan saran yang konstruktif dari para stakeholders JKN-KIS tersebut.

"Hal ini demi meningkatkan mutu layanan dan mendongkrak kepuasan peserta JKN-KIS.BPJS Kesehatan Mendengar ini membantu kami melakukan pemetaan kebutuhan stakeholders untuk kami jadikan evaluasi, masukan, dan acuan dalam mengelola Program JKN-KIS lima tahun ke depan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bila suara mereka akan menjadi sasaran strategis jangka panjang BPJS Kesehatan," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti,  Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar, Senin 8 Maret 2021.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Siapkan Aplikasi Primary Care Vaksinasi, Warga Diimbau Ikut Divaksinasi

Ghufron menjelaskan, pelaksanaan kegiatan “BPJS Kesehatan Mendengar” menggunakan tiga metode yaitu melalui pertemuan offline atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan.

"Cara lainnya melalui pertemuan online, serta melalui e-Form, yakni formulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi oleh para pemangku kepentingan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dikompilasi dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi," ujarnya.

Di samping itu, masukan tersebut juga akan  dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi  peningkatan mutu layanan, kepuasan peserta serta menjaga keberlangsungan.

Baca Juga: Waduh, Puluhan Perusahaan di Bandung Tunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan Sampai Rp2 miliar

Acara dihadiri Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto.

Menurut Ghufron, berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPJS Kesehatan, stakeholders yang menjadi prioritas utama untuk dikelola secara intensif adalah mereka yang memiliki wewenang besar serta kepentingan tinggi terhadap organisasi.

"Misalnya, peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan, dan kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan operasional BPJS Kesehatan," katanya.

Baca Juga: Cek Fakta: Pemilik Kartu BPJS Kesehatan Akan Dapat Bantuan Rp 2,4 Juta

Sementara, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno mengatakan,  BPJS Kesehatan Mendengar mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholders, yang pada akhirnya diharapkan dapat makin memperkuat ekosistem penyelenggaraan JKN-KIS ke depan.

"Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders, diharapkan ekosistem JKN-KIS dapat lebih kondusif dan pada akhirnya Program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi," katanya.

Untuk itu kepada seluruh jajaran BPJS Kesehatan kami menekankan tentang pentingnya mendengar suara publik; mendengar dengan empati untuk memahami dan mengerti, bukan sekedar mendengar untuk menjawab dengan kata-kata.

Baca Juga: Peserta BPJS Kesehatan Non-PBI JK dari ASN, TNI/Polri dan Pensiunan Agar Daftar Ulang Sebab NIK

"Pemikiran dan masukan-masukan mereka merupakan hal yang sangat penting karena Program JKN-KIS merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai stakeholders, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," ujar Mundiharno.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, ada sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS antara lain dengan menyesuaikan besaran iuran, dan redefinisi paket manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap standar.

Disamping itu,  peningkatan kepatuhan pembayaran iuran khususnya dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU, dan perbaikan tata kelola JKN.

Baca Juga: Kabar Baik: BLT BPJS Gaji di Bawah Rp5 Juta Berlanjut Tahun Depan

"Keadilan dan mutu layanan, juga diperlukan penambahan fasilitas kesehatan di daerah, penguatan mutu layanan, serta penguatan manfaat promotif preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)," katanya.***

Editor: Sarnapi

Tags

Terkini

Terpopuler