JURNAL SOREANG- Anggota komisi IV DPR RI, drh. H. Slamet mengatakan, sekitar 60 persen dari 17.000 nelayan Sukabumi hidup di bawah garis kemiskinan.
Dia juga menyoroti kinerja para pejabat di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) khususnya Unit Pelayanan Teknis (UPT) KKP yang sebatas kerjakan rutinitas.
UPT KKP terutama yang ada di Sukabumi kurang proaktif dalam memberdayakan potensi perikanan dan kelautan yang ada di Sukabumi.
“Kita dapat mengambil gambaran, semisal BBPBAT atau Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar di Sukabumi. Sebagaimana Permen no.23/KP/2017 pasal 18, lembaga ini belum optimal yang terlihat masih kurang menjalankan fungsi penyuluhan yang proaktif. Kerap kali hanya menunggu didatangi petani atau Pemda. Tidak memiliki target yang terus ditingkatkan untuk memberdayakan potensi dan produktivitas petani budidaya yang ada di Kota dan Kabupaten Sukabumi,” ujar Slamet kepada media, Jumat, 8 Januari 2021.
Baca Juga: Anggaran Pengadaan Vaksin Rp60 triliun, Erick Thohir dan Budi Gunadi Sadikin Konsultasi ke KPK
Politisi PKS ini mengatakan, tumbuh kembang kinerja lembaga milik pemerintah ini, dapat dilihat baik melalui penyuluhan maupun pengembangan infrastrukturnya.
Menurut Legislator asal Sukabumi ini, pihaknya pesimistis produktivitas perikanan bisa menjanjikan apabila BBPBAT tidak proaktif mengundang petani untuk mendapatkan informasi, edukasi dan penyuluhan.
"Karena Ilmu pengetahuan terus berkembang, sehingga setiap saat perlu update. Bila inisiatif ini tidak dari lembaga pemerintah, sangat sulit para petani budidaya perikanan akan berkembang," katanya.
Baca Juga: Mantul, Universitas Ini Buat Alat Feeder Pakan Ikan Otomatis
Seharusnya UPT KKP, kata Slamet, proaktif dan memiliki target yang terus meningkat terkait jumlah pembudidaya dan produktifitas budidaya ikan darat yang ada di kota dan kabupaten Sukabumi.
"Termasuk bantuan infrastruktur yang dibutuhkan sehingga keberadaannya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. BBPBAT. Tidak hanya sebatas keberhasilan riset di kolam terbatas saja,” urainya menambahkan.
Selain itu, sambung Slamet, PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Pelabuhan Ratu keberadaannya juga masih kurang dirasakan oleh nelayan lokal baik dari sisi bimtek peningkatan produktifitas nelayan lokal maupun bantuan yang dibutuhkan.
Baca Juga: Di MK Hanya 25 Permohonan Memenuhi Syarat Ambang Batas Perselisihan Pilkada
”Nelayan Pelabuhan Ratu masih bergantung pada permodalan dari tengkulak dan bakul ikan ketika ingin melaut sehingga hasil yang diperoleh sangat kecil untuk bisa menjadikan mereka sejahtera,” tutur Slamet.
Slamet meminta pemerintah pusat, agar dapat cepat turun tangan menangani persoalan ini sebelum menjadi masalah yang lebih akut. Dengan cepatnya perbaikan-perbaikan, diharapkan ke depannya hal-hal yang masih kurang mendapatkan solusi dan perhatian dari pemerintah.
Legislator asal Sukabumi ini mengatakan, kebutuhan nelayan untuk melaut mereka tidak besar bila Pelabuhan Perikanan Nusantara mau memberikan perhatian.
"Paling tidak itu merupakan tanggung jawab sosial (CSR) atas keberadaan mereka di sana," katanya.
Baca Juga: Inna Lillahi, Jelang PSBB Bandung Raya, Wali Kota Bandung Oded M Danial Positif Covid-19
Slamet memperkirakan, sekitar 60 persen dari 17.000 nelayan Sukabumi hidup di bawah garis kemiskinan.
"Itu artinya produktifitas nelayan masih bermasalah.Saya berharap, pemerintah melalui KKP dapat mengurai dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Ini adalah tantangan bagi Menteri KKP yang baru dalam meningkatkan produktifitas nelayan dan ujungnya pada realisasi peningkatan kesejahteraan nelayan,” katanya.***