Network
JURNAL SOREANG - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna H. Laoly, menganugerahkan Piagam Penghargaan kepada UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN melalui laman jdihn.go.id.
Hal ini semakin kuat menahbiskan diri UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah PTKIN Pertama yang tergabung dalam jaringan nasional pengelola dokumen dan informasi hukum yang berada di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI.
Dalam Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023, Yasonna mengatakan tidak hanya peraturan perundang-undangan yang perlu keterbukaan akses, namun semua dokumen dan informasi pendukung dan implementasinya.
“Mengapa? Agar informasi yang diterima oleh masyarakat tidak setengah-setengah. Dalam hal ini, saya sangat mengapresiasi seluruh anggota JDIHN yang telah mendorong terdokumentasikannya dokumen hukum,” kata Menkumham di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference, Jakarta Barat, Kamis 12 Oktober 2023.
Jumlah dokumen hukum yang secara nasional telah terdokumentasikan per 10 Oktober 2023 dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham berjumlah 557.509 dokumen.
Rinciannya, sebanyak 473.150 dokumen berupa peraturan perundang-undangan, dan 84.359 dokumen lainnya adalah koleksi selain peraturan perundang-undangan di JDIHN.
Baca Juga: Begini Komitmen UIN Bandung dalam Tingkatkan Pembimbing Haji dan Umrah
