Network
Sejak berdirinya Kota Bandung hingga pertengahan tahun 1864, kota ini berfungsi sebagai ibu kota kabupaten yang sepenuhnya diperintah oleh bupati R.A. Wiranatakusumah II, kemudian dilanjutkan oleh Bupati R.A. Wiranatakusumah III (periode 1829-1846) dan Bupati R.A. Wiranatakusumah IV (periode 1846-1874).
Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Wiranatakusumah IV, tepatnya sejak tanggal 7 Agustus 1864, Kota Bandung berfungsi sebagai ibukota Keresidenan Priangan, menggantikan Kota Cianjur yang rusak berat akibat letusan Gunung Gede.
"Dengan demikian, terjadi dualisme pemerintahan, yakni berlangsungnya pemerintahan kabupaten dan pemerintahan keresidenan. Hal ini berlangsung sampai Kota Bandung menjadi kota berpemerintahan otonom yang disebut Gemeente (sejak 1 April 1906)," jelas Ema.
Gemeente Bandung dibentuk saat Kabupaten Bandung diperintah oleh bupati ke-10, yaitu R.A.A. Martanegara, yang menggantikan bupati R.A. Kusumadilaga. Dengan berdirinya pemerintahan Gemeente, Kota Bandung memiliki tiga bentuk pemerintahan, yaitu kabupaten, keresidenan, dan Gemeente.
"Pemerintahan Gemeente sebagai pemerintahan kota yang bersifat otonom, lebih dominan daripada kedua pemerintahan lainnya di Kota Bandung. Sejak tanggal 1 Oktober 1926, sebutan Gemeente diubah menjadi Stad.***
