Masalah seperti penanganan sampah, banjir musiman, dan kemacetan lalu lintas masih menjadi tantangan.
Untuk penanganan sampah, Bambang menyoroti gerakan "Kang Pisman" yang perlu terus ditingkatkan secara masif, dengan melibatkan semua pihak dalam pengelolaan sampah dari tingkat keluarga.
Hingga tahun 2023, sudah ada 234 RW yang memiliki status kawasan bebas sampah (KBS).
Pemerintah Kota Bandung juga tengah berupaya untuk mengadopsi mesin pengolah sampah di 10 lokasi guna melengkapi 3 Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang dibangun oleh Kementerian PUPR di kawasan Nyengseret, Cicabe, dan Tegallega, sekaligus untuk mempercepat pencapaian status kawasan bebas sampah.
Dalam menghadapi banjir, Bambang menekankan perlunya mitigasi drainase makro dan kawasan resapan air untuk mengendalikan limpahan air. Hingga tahun 2022, Pemerintah Kota Bandung telah membangun 9 kolam retensi, lebih dari 5.000 sumur resapan, dan lebih dari 3.000 drainase yang telah diimprovisasi.
Bambang juga menyoroti pentingnya penanaman pohon di setiap lahan yang tersedia, terutama oleh aparat kewilayahan, untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH), memperluas area resapan air, dan mengurangi polusi udara.
Dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, Bambang menekankan pentingnya mendorong warga untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik.
Pemerintah Kota Bandung akan memfasilitasi penyediaan transportasi publik dengan kapasitas besar dan tenaga listrik.