Network
JURNAL SOREANG- Moderasi antarumat beragama merupakan kunci untuk merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam bingkai persatuan dan kesatuan.
Dengan sikap tersebut sehingga bisa memberikan rasa nyaman dan aman bagi semua umat melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing.
Hal itu dikatakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi, DR. H Saepulloh S.Ag., MPdI
Dia juga mengajak LDII Kota Cimahi untuk ikut serta merawat moderasi antarumat beragama.
Baca Juga: Moderasi Beragama Tak Bisa Ditawar di Negara Majemuk Ini, LDII Cimahi Kawal Program Ini
"Bagaimana kita bisa menjaga umat, bagaimana menjaga kerukunan di tempatnya masing-masing sehingga umat nyaman beribadah," ujar Saepulloh, saat menerima silaturahmi DPD LDII Kota Cimahi, di kantor Kemenag Kota Cimahi, Rabu 2 November 2022.
Hadir dalam silaturahmi itu para pengurus DPD LDII Kota Cimahi yakni Ir. Dwi Hartono (Ketua), H. Andalusia (Wakil Ketua), Fadel Abrori, S.Pi., M.H (Sekretaris), H. Sugiarto SH (Bendahara), dan H. Angka Dwi Hadianto (Ketua Yayasan Baitul Izzah). Turut hadir yakni Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag Kota Cimahi, H. Ahmad Fikri Firdaus, SE., MM.
Saepulloh mengapresiasi kunjungan silaturahmi LDII dan berharap hal ini menjadi jembatan untuk merukunkan umat yang ada di Cimahi.
Baca Juga: Harus Ada Pelurusan Makna Moderasi Beragama, MUI Kabupaten Bandung Gelar Halaqah
Selain itu, bisa menjaga kerukunan umat beragama menjalankan pelayanan kepada umat.
*Kunci moderasi yakni bisa saling menghargai dan tidak saling mencerca, sehingga menjadi kontroversial. Apalagi saat ini terpeleset satu kata bisa menjadi ribut," paparnya.
Saepulloh menambahkan, Menteri Agama dalam program kerjanya juga menitikberatkan pelaksanaan moderasi beragama.
Yakni, bagaimana menghargai pendapat orang lain, menghargai orang lain beribadah, menghargai perbedaan dan lainnya.
Baca Juga: Ingat, Ini lah 5 Prinsip Moderasi Beragama bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan
"Ini menunjukkan bahwa negara betul-betul hadir. Tinggal kita bagaimana menerjemahkannya dan mengaplikasikan moderasi ini," tuturnya.
Mantan Kepala Kemenag Kabupaten Majalengka ini menjelaskan, setiap ormas Islam selalu menemui dinamika/perbedaan dalam mengelola organisasi masing-masing. Dinamika itu diharapkan bisa menjadi peluang untuk berinovasi.
"Dinamika/perbedaan dalam ormas Islam itu selalu ada, baik di MUI, NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Jadi bukan hanya di LDII saja. Anggap ini sebagai inovasi dan perbaikan, tantangan yang menjadi sebuah peluang. Biarkan dinamika berkembang," urainya.
Lebih lanjut Saepulloh menerangkan, negara sudah hadir untuk ormas dan umat. Bentuk negara hadir yakni dengan keberadaan Kementerian Agama yang melahirkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
"Bagaimana mengkolaborasikan NU, Muhammadiyah, Persis, LDII dan lainnya untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan saya hadir di sini sebagai pengayom terhadap kerukunan/moderasi umat beragama," harapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD LDII Kota Cimahi, Dwi Hartono mengatakan, LDII selalu menerima semua perbedaan yang ada dan meningkatkan toleransi baik antar sesama Islam maupun agama lainnya.
Baca Juga: Prihatin Rumah Tak Layak Huni, PAC LDII Baros dan Kelurahan Baros Bedah Rumah Warga
"LDII merupakan ormas Islam dengan asas Pancasila dan ingin menjaga keutuhan NKRI. Dalam praktiknya, LDII ingin selalu memberikan kontribusi, baik kepada masyarakat maupun negara. Salah satunya melalui toleransi umat beragama," ujarnya.
Dwi menambahkan, moderasi beragama merupakan salah satu upaya mempertebal silaturahmi antar komponen bangsa demi kesatuan dan persatuan bangsa. Sehingga ini menjadi aset bangsa untuk memajukan bangsa.
“Moderasi beragama yang memupuk persatuan dan kesatuan sangat diperlukan sebagai pondasi pembangunan Indonesia. Jadi keberagaman yang toleran ini adalah sebuah aset untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih baik lagi. Bukan malah menjadi kendala dalam pembangunan,” imbuhnya.
Baca Juga: Dari Webinar Kebangsaan LDII: Ternyata Ini Resep Rahasia Bangsa Indonesia agar Tidak Terpecah
Lebih lanjut, Dwi menjelaskan, toleransi dan kesetaraan itu merupakan suatu kondisi yang harus ada sebab pengaruh teknologi yang sangat canggih sehingga konflik yang tidak terkendali bisa berubah menjadi kekerasan dan perang.
Akibatnya lebih berbahaya daripada yang pernah terjadi selama perang dunia pertama dan kedua.
“Selanjutnya, sikap toleransi kesetaraan ini perlu dikembangkan melalui semangat hubungan antar kelompok, dimana kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang mungkin memiliki identitas yang berbeda-beda,” urainya.
Baca Juga: LDII Kota Cimahi Gelar Olimpus 2022, Berikut Harapan Walikota Cimahi
“Tapi kita tetap bekerjasama dalam konteks ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah, dengan mengedepankan hidup bersama dalam suatu suasana toleransi dan kesetaraan,” tutupnya.***
