Network
JURNAL SOREANG - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa kemajuan Indonesia sangat tergantung pada pola asuh dan pendidikan anak.
Hal itu disampaikan kepada Pengurus DPD Pengajian Al-Hidayah Jawa Barat dalam acara “Advokasi dan Diseminasi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak”, Selasa 28 Juni 2022 di Grand Pasific Hotel, Kota Bandung.
Acara tersebut merupakan kerjasama antara Komisi VIII DPR RI dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
Baca Juga: Orang Tua Wajib Tahu, Hindari Kebiasaan ini Jika Tidak Ingin Anak Menjauh, Nomer Dua Sering Terjadi
“Kemajuan Indonesia, tergantung bagaimana peran keluarga dalam mendidik dan membimbing anak. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga sebagai orang tua, kita harus bisa menekankan nilai-nilai positif dalam hidup anak-anak kita. Selain harus berilmu, juga harus berakhlak dan berkarakter,” ujar Ace.
Ace mengungkap selama pandemi, banyak problematika yang menimpa anak-anak. Hal itu menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI.
“Selama pandemi banyak kasus kekerasan terhadap anak-anak. Tingkat pernikahan anak di bawah umur masih tinggi. Pernikahan dini, implikasinya bisa berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan. Dari kondisi fisik, ekonomi sampai pada kondisi psikologis juga belum siap untuk membangun rumah tangga.”
“Juga banyak anak yatim dan yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid 19.” katanya.
Baca Juga: Apakah Olahraga Membantu Anak Menjadi Lebih pintar di Sekolah ? Ini Jawabannya
“Di Komisi VIII DPR RI, kita mendorong disusunnya rancangan undang-undang Yatim Piatu. Kenapa, karena konstitusi kita mengatakan anak-anak harus dilindungi negara. Bagaimana nasib mereka, bagaimana pendidikan mereka, siapa yang mengasuh mereka,” tegas Ketua Partai Golkar Jawa Barat tersebut.
Sedangkan Ratna Oeni, Analis Kebijakan Ahli Madya, Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, menyampaikan masih banyak kekerasan yang terjadi kepada anak-anak. Kemen KPPPA telah menyediakan layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak, yaitu layanan SAPA 129 atau melalui wa 08111-129-129.
Ia menghimbau masyarakat jika mendapati kekerasan terhadap anak agar melaporkan kasus tersebut pada hotline yang tersedia.
“Untuk mengetahui perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kemen PPPA memiliki website berupa Sistem Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang terus memperbaharui data kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia," katanya.
"Data kekerasan terhadap anak bulan Januari sd Juni 2022 terdapat 35.576, Kasus Kekerasan terhadap anak, 14.778 kasus kekerasan pada perempuan dan 20.798 kasus kekerasan pada laki-laki, atau leboh banyak kasus kekerasan kepada anak laki-laki,” ujar Ratna
Sementara itu, Ketua DPD Pengajian Al-Hidayah Jabar, Titin Sumekar mengatakan jika Pengajian Al-Hidayah punya kewajiban untuk ikut serta secara aktif mendorong agar dapat dipenuhinya hak-hak anak dan dapat diberi perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang mencelakakan keselamatan jasmani dan rohaninya.***
