PBNU; Pemerintah Harus Punya Program Afirmasi Pengentasan Kemiskinan

- 5 April 2021, 14:33 WIB
Ketua Umum PBNU, KJm Said Aqil Siradj (tengah berpeci) saat sinkamlus STMIK AMIK Bandung
Ketua Umum PBNU, KJm Said Aqil Siradj (tengah berpeci) saat sinkamlus STMIK AMIK Bandung /Sarnapi/JS/

JURNAL SOREANG- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),.KH. Said Aqil Siradj menyatakan, pemerintah harus punya program afirmasi (keberpihakan) kepada upaya pengentasan kemiskinan.Hal itu dikarenakan pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi masih menjadi hal yang harus diperhatikan.

"Terlebih pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai hal, mulai dari sektor ekonomi hingga sektor lainnya hingga muncul permasalahan ekonomi di masyarakat," kata Kiai Said saat hadir di Rakornas Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) di kampua STMIK AMIK Bandung, Sabtu lalu, 3 April 2021.

Lebih jauh kiai yang berasal dari Kabupaten Cirebon ini menyatakan, untuk mengatasi kondisi tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai pihak khususnya keberpihakannya pemerintah.

"Sebagai organisasi yang juga konsen dalam memperhatikan persoalan perekonomian masyarakat, LPNU siap berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi masyarakat," katanya.

Kiai Said Aqil mengatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan pihak pemerintah hingga lembaga keuangan untuk membuat program pengentasan kemiskinan.

Baca Juga: Ketua Umum PBNU KH. Said Agiel Siradj Hadir di STMIK AMIK Bandung, Ratusan Pengusaha NU juga Hadir

Baca Juga: Membeludak, Ratusan Remaja Ikuti Lomba Video Dakwah di STMIK AMIK Bandung, Hadiah Puluhan Juta

"Ada peluang yang disiapkan dan difasilitasi pemerintah. Jika ada (masyarakat) harus ambil, sebab kalau tidak bisa ketinggalan," katanya.

Kesiapan LPNU untuk ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan, menurut Kiai Said, karena LPNU sudah banyak membuat program untuk pengentasan kemiskinan umat.

"Ada dua jenis kemiskinan yang terjadi di Indonesia, yakni kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Keduanya memiliki persoalan yang berbeda," katanya didampingi Ketua LPNU, KH. Asmui.

Baca Juga: DPR Prihatin, Sekitar 60 persen dari 17 Ribu Nelayan Sukabumi Hidup di Bawah Garis Kemiskinan.

Baca Juga: Kalau Zakat Optimal, Tidak Ada Warga Miskin di Jawa Barat, Tapi, Terhambat Sifat Manusia

Kemiskinan kultural yang ada di masyarakat, kata Kiai Said, akan lebih mudah dibandingkan kemiskinan struktural untuk dientaskan."Namun pemerintah harus mengupayakan pengentasan bagi keduanya. Kendalanya afirmasi dari pemerintah masih kurang, " katanya.

Padahal, kata Said Aqil, orang miskin bisa bangkit jika mendapatkan bimbingan dan diangkat ekonominya.

Bimbingan bisa dilakukan melalui lembaga atau organisasi di masyarakat. "LPNU sedang menggodok rencana ini dengan OJK, masih dibahas," katanya.***

Editor: Sarnapi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah