Network
JURNAL SOREANG - Dengan ditetapkannya Aa Umbara Sutisna (AUS) sebagai tersangka, dikarenakan keterlibatannya dalam pengadaan barang, dinilai tidak beretika oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Perbuatan AUS selaku Kepala Daerah yang ditugaskan untuk mengawasi pengadaan barang/jasa dalam keadaan pandemi covid 19 namun terlibat dalam pengadaan tersebut, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Etika," tegas Wakil Ketua KPK, Ali Marwata dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari postingan akun Facebook Komisi Pemberantasan Korupsi yang diunggah pada Kamis 1 April 2021.
Menurut Ali, pengadaan dan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, dan perbuatan tersebut melanggar sumpah jabatan seorang Kepala Daerah.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Dana Covid-19, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Diduga Terima Uang Rp1 Miliar
Baca Juga: Banjir Bandang Terjang Dua Desa di Kertasari, Kabupaten Bandung, 45 Rumah Warga Terendam Lumpur
"Dimana Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya," jelas Alex.
KPK mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, agar tetap memegang teguh janji dan sumpah selaku kepala daerah dengan tidak melakukan praktek dan perilaku yang koruptif dengan kewenangan yang dimilikinya.
Diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 AA Umbara Sutisna sebagai tersangka.
Penetapan tersangka Aa Umbara, terkait dugaan korupsi Pengadaan Barang Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.
