KPK Minta Gubernur Tegur Bupati dan Walikota yang Nilai MCP-nya Rendah

JURNAL SOREANG-Ketua Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta Gubernur untuk menegur Bupati dan Walikota yang nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP)-nya masih rendah.

"Ini demi mendorong upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintah daerah," tegas Firli Bahuri, sebagaimana dikutip  dari postingan akun KPK yang diunggah pada Selasa, 16 Maret 2021.

Dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar dengan Kepala Daerah di wilayah  Jawa Barat, Firli Bahuri juga meminta para kepala daerah untuk menerapkan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahannya. 

Baca Juga: Rumor Bupati Bandung Barat Aa Umbara Ditangkap Diduga Korupsi, Berikut Keterangan Ketua KPK Firli Bahuri

"Kepala Daerah yang hadir, menandatangani Komitmen Bersama untuk Mendukung Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi," papar Firli.

Menurut Firli, ada 5 (lima) bentuk dukungan dalam komitmen bersama ini  adalah

Pertama adalah Implementasi pencegahan korupsi melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yg baik.

Kedua yaitu melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui sertifikasi dan melakukan upaya penyelesaian atas BMD yang bermasalah melalui penertiban dan pemulihan aset daerah.

Baca Juga: Akui Miliki Alat Bukti, Status TPK Naik Menjadi Penyidikan, KPK: Nama Tersangka disampaikan setelah penahanan