JURNAL SOREANG- Irjen Pol.Purn.Drs. H.Adang Rochjana terpilih lagi sebagai ketua PMI Jabar untuk oeriode 2021-2026 dalam musyawarah provinsi (Musprov) di Hotel Grand Preanger, Sabtu-Minggu, 12-13 Juni 2021.Tugas Adang cukup berat terutama dalam kesejahteraan 5 juta relawan PMI se-Jawa Barat.
Untuk merumuskan kepengurusan baru, Adang dibantu tim formatur yakni
H. Muhammmad Muas, S.H (pengurus pusat PMI), wakil Wilayah Bogor dr. Hondo Suwito, wakil Wilayah Cirebon Edi Santoso, wakil Wilayah Purwakarta Dr.Komir Bastaman, wakil Wilayah Priangan Timur: Ayat Nurayat dan wakil Wilayah Priangan Barat Ade Koesjanto.
Dalam sambutannya, Adang mengatakan, tanpa pengurus PMI Jabar maupun PMI kabupaten/kota, maka tidak ada artinya.
"Kami masih membutuhkan dukungan karena tujuan kami adalah mencari sukses bersama," katanya.
Baca Juga: Kang Emil; Virus Covid Terus Bermutasi, Kita Belum Tahu Persis Memahami Virus Ini
Mengenai pesan gubernur agar PMI Jabar memperhatikan kesejahteraan masyarakat termasuk relawan, Adang menyatakan, PMI hadir semua demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.
"Untuk kesejahteraan 5 juta relawan Jawa Barat, maka saat ini data sedang disusun untuk aplikasi program pemerintah untuk mensejahterakan relawan. Lalu juga untuk donor darah kami akan kerja sama entah itu dengan halo dokter, shopee, dll," katanya.
Namun, semua ini tergantung niat kita. Adang berjanji akan menggarap ini sebaik-baiknya.
"Ini untuk mendapat keridhaan Allah. Kami bangga dan senang, manusia ada 3 pikiran yaitu kecil, sedang, besar. Pikiran kecil selalu menyatakan siapa, pikiran sedang selalu mengatakan peristiwa, tapi pikiran besar akan mengatakan gagasan," katanya.
Sedangkan Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat, Muhammad Muas menyatakan, Musprov PMI ini yang pertama setelah ada UU no 1 tahun 2018 sehingga musprov ini harus sesuai dengan aturan baru
"Karena di munas kemarin sudah diamanahkan bahwa AD ART kita harus sesuai dengan UU no. 1 tahun 2018. PMI dibentuk oleh negara, bukan pemerintah. Berarti negara bertanggung jawab untuk menjaga keberadaan PMI. Negara dijalankan oleh pemerintah, sehingga pelindung PMI adalah pemerintah," ujarnya.
Di Jawa Barat ada gubernur yang menjadi pelindung PMI. Di Jawa Barat kita memiliki 27 kabupaten/kota, dan 627 kecamatan dengan PMI ada sampai di tingkat kecamatan.
Baca Juga: PMI Tak Kenal Wilayah, PMI Kabupaten Bandung Kirim Relawan dan Bantuan Makanan
"Tugas pelindung yaitu mengkoordinasikan, melindungi, dan mengawasi berjalannya PMI. Kami mohon izin agar pelindung dapat memperhatikan ini. Ini ke-11 kali saya hadir di musprov setelah 10 provinsi sebelumnya sehingga saya punya pengalaman bagaimana kondisi di provinsi lain," katanya.
Kegiatan kemanusiaan bertujuan mendukung kegiatan negara. Tidak mungkin pemerintah bisa membubarkan PMI, karena Bung Karno yang mengatakan bahwa perhimpunan ini didirikan berdasarkan konvensi Jenewa dan karena kita berdaulat, maka palang merah juga harus berdiri di Indonesia.
"Pusat adalah perangkat pembuat pedoman dan kebijakan. Provinsi mengkoordinir dan supervisi kegiatan di provinsi. Operasional ada di kabupaten/kota. Jangan kita membuat 1 perseden yang berbeda karena sifatnya garis komando dari pusat," katanya.
Baca Juga: Sandiaga Uno Ajak PMI Berkolaborasi Dalam Rencana Pengembangan Wisata Kemanusiaan di Indonesia
Sementara ketua panitia Musprov PMI Jabar, Kombes Pol.Purn. H. Ruhanda,SE.,M.Si mengatakan, acara ini untuk evaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus PMI Jawa Barat masa bakti 2016 – 2021.
"Musprov juga memilih dan menetapkan pengurus PMI Jawa Barat masa bakti 2021 – 2026. Peserta adalah perwakilan pengurus PMI Pusat, PMI Jabar, PMI Kota/Kabupaten, dan forum Relawan Jawa Barat," kata Ruhanda yang juga wakil rektor Unla.***