Network
JURNAL SOREANG - Pemerintah Jepang mulai membuang air limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi sejak Kamis, Agustus 2023 lalu.
Rencana pembuangan air limbah nuklir itu sebelumnya telah disetujui oleh pemerintah Jepang dua tahun lalu.
Pembuangan air limbah nuklir dinilai krusial dalam rangka menonaktifkan pembangkit listrik yang dioperasikan oleh Tokyo Electric Power Company (TEPCO) itu.
Baca Juga: Mulai Kapan Kampanye Pemilu 2024 Bisa Dilakukan? Cek Dulu Jadwalnya Berikut Ini
Selain itu, Jepang berkilah sudah mendapat lampu hijau dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk membuang air limbah nuklir ke laut lepas.
IAEA mengatakan, rencana pelepasan air limbah ke laut itu telah memenuhi standar keselamatan internasional, sehingga dampak radiasi terhadap manusia dan lingkungan bisa diabaikan.
Jepang Klaim Pembuangan Air Limbah Nuklir Aman
Pemerintah Jepang melalui keterangan tertulis kedutaan besarnya di Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023 menyatakan, Pemerintah Jepang akan terus melakukan segala upaya untuk memastikan pembuangan yang aman.
Jepang mengatakan, air limbah nuklir tersebut akan disaring untuk menghilangkan sebagian besar unsur radioaktif kecuali tritium, sebuah isotop hidrogen yang sulit dipisahkan dari air.
Air yang sudah diolah kemudian akan diencerkan jauh di bawah tingkat tritium yang disetujui secara internasional, sebelum kemudian dilepaskan ke Samudra Pasifik.
Baca Juga: Promo! Harga Tiket LRT Jabodebek Hanya Rp5.000 Mulai Hari Ini 28 Agustus 2023
Air tersebut sebelumnya digunakan untuk mendinginkan batang bahan bakar Fukushima Daiichi yang meleleh akibat guncangan gempa bumi dahsyat yang disusul tsunami besar di pantai timur Jepang pada Maret 2011.
Akhirnya, PLTN Fukushima Daiichi mengalami kerusakan inti dan menghasilkan sejumlah besar air yang tercemar zat radioaktif dari upaya pendinginan bahan bakar nuklir.
Negara Tetangga Kecam Keputusan Jepang
Para pemimpin negara Pasifik mengecam keputusan Jepang membuang air limbah nuklir ke Samudra Pasifik. Beberapa negara tersebut diantaranya Vanuatu, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, hingga Fiji.
Dalam laporan sejumlah media, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Matai Seremaiah mengatakan, keputusan Jepang perlu tindakan tegas. Dia juga mendesak para pelaku pencemaran air untuk serius mempertimbangkan pilihan lain.
Selain itu, Juru bicara kementerian luar negeri Cina, Wang Wenbin, pada bulan Juli lalu mengatakan bahwa Jepang telah menunjukkan keegoisan dan arogansinya. Dia menyatakan Jepang belum sepenuhnya berkonsultasi dengan komunitas internasional tentang pembuangan air limbah tersebut.
Baca Juga: 30 Tempat Wisata Terbaru 2023 di Bandung Selatan yang Wajib Dikunjungi saat Liburan, Cek Disini
Bahkan, saat ini Cina telah melarang impor makanan laut dari 10 prefektur di Jepang, termasuk Fukushima dan ibukotanya, Tokyo.
Kendati demikian, China masih mengizinkan untuk impor makanan laut dari prefektur lain, asal lulus uji radioaktif dan memiliki bukti bahwa makanan tersebut diproduksi di luar 10 prefektur yang dilarang.
Nelayan Lokal Protes
Kecaman juga datang dari nelayan lokal. Para nelayan tersebut mengkhawatirkan hancurnya reputasi mereka sebagai nelayan, juga hancurnya mata pencaharian mereka.
Federasi Nasional Asosiasi Koperasi Perikanan dalam pernyataan bersama dengan asosiasi lokal di Prefektur Miyagi mengatakan, pelepasan air limbah nuklir tersebut telah meningkatkan kekhawatiran para nelayan.
“Penolakan kami terhadap pembuangan limbah tidak berubah sedikitpun,” ujarnya, “Meskipun keputusan pemerintah diambil dari sudut pandang nasional dan menanggung pertanggungjawaban sepenuhnya, para nelayan di seluruh negeri yang menyaksikan momen ini menjadi lebih khawatir".***
