Network
JURNAL SOREANG - Pemerintah Belanda runtuh pada Jum'at 7 Juli 2023, setelah gagal mencapai kesepakatan tentang kebijakan membatasi masuknya imigran asing, sehingga membuka jalan bagi pemilihan umum (PRU) di musim gugur.
Krisis dimulai sebagai akibat dari desakan partai VVD konservatif Perdana Menteri Mark Rutte untuk membatasi masuknya pencari suaka ke Belanda, yang tidak didukung oleh dua dari empat partai koalisi yang membentuk pemerintahan.
"Bukan rahasia lagi bahwa anggota partai koalisi tidak sependapat tentang kebijakan imigrasi terkait migran asing dan pencari suaka." katanya dalam konferensi pers yang disiarkan di televisi.
Baca Juga: Mantan Kiper Manchester United, Edwin Van der Sar Dilarikan ke Rumah Sakit Karena Pendarahan Otak
"Sayangnya, sekarang telah mencapai titik di mana perbedaan pendapat terlalu lebar dan saya akan menginformasikan kepada Raja pengunduran diri seluruh Kabinet," lanjutnya
Pemerintah koalisi Rutte akan terus berfungsi sebagai pemerintahan sementara sampai pemerintahan baru dibentuk setelah pemilihan umum, yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan di Belanda.
Kantor berita ANP mengutip komisi pemilihan nasional mengatakan pemilihan umum tidak akan diadakan sebelum pertengahan November.
Ketegangan meningkat minggu ini karena Rutte menuntut dukungan atas proposalnya untuk mengontrol masuknya anak-anak pengungsi perang yang sudah berada di Belanda, meninggalkan keluarga mereka menunggu setidaknya dua tahun sebelum dipersatukan kembali.
Baca Juga: Puncak Gunung Merapi diguncang 1.800 Kali Gempa Selama Sepekan
Belanda memiliki salah satu kebijakan imigrasi paling ketat di Eropa, tetapi jumlah permohonan suaka di negara itu melonjak tahun lalu menjadi lebih dari 46.000 permohonan.
