Network
Kandidat yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan harus lulus pemeriksaan latar belakang keamanan nasional dan mendapatkan setidaknya tiga nominasi dari beberapa komite, sehingga dianggap mencegah partisipasi pendukung kelompok oposisi demokratik.
Meskipun dewan distrik terutama berfokus pada masalah tingkat masyarakat, seperti membersihkan jalan dan halte bus.
Otoritas Beijing dan Hong Kong mengatakan mereka ingin memastikan bahwa hanya 'patriot' yang dapat mencalonkan diri dalam pemilihan dewan distrik berikutnya.
Baca Juga: 9 Link Twibbon Hari Pustakawan Nasional 2023 dengan desain Menarik, Untuk Peringati Tanggal 7 Juli
Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee, mengatakan pada bulan Mei bahwa partainya akan menutup semua celah dalam sistem untuk mencegah dewan distrik menjadi platform kerusuhan, menuntut kemerdekaan Hong Kong dan penghancuran semua.
Untuk sisa kursi yang tidak diperebutkan, 40 persen akan ditunjuk oleh kepala kota dan 27 kursi ex-officio akan tetap ada.
40 persen lebih lanjut akan dipilih menjadi komite di setiap distrik yang mencakup masalah seperti kejahatan dan keselamatan kebakaran, dengan anggota komite dipilih oleh pejabat senior pemerintah Hong Kong.
China telah menjanjikan hak suara untuk Hong Kong di bawah konstitusi mininya, Undang-Undang Dasar.
Baca Juga: Mario Dandy Akui Berbohong Saat Buat BAP, Apa Konsekuensi Hukumnya?
Politisi pro-demokrasi memenangkan 388 dari 452 kursi dewan daerah selama pemilihan dewan daerah terakhir pada tahun 2019, merebut hampir 90 persen kursi dan mempermalukan kubu pro-Beijing.***
