JURNAL SOREANG - Pada Sidang ke-78 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mendesak negara-negara anggota PBB untuk segera mengimplementasikan berbagai resolusi PBB guna menyelesaikan isu Palestina.
Retno juga menegaskan dukungan Indonesia bagi kemerdekaan bangsa Palestina, sesuai dengan parameter-parameter yang telah disepakati, termasuk solusi dua negara.
Dalam keterangannya, Retno mengatakan, "Parameter-parameter itu sudah disepakati di dalam PBB, sehingga yang saya tanyakan kepada anggota PBB adalah bagaimana kita melaksanakan semua resolusi yang ada." Ia menekankan bahwa banyak resolusi telah dihasilkan, dan jika diimplementasikan sesuai dengan ketentuan resolusi-resolusi tersebut, situasi dunia dapat berubah.
Baca Juga: Optimisme KPU Jabar Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024: Generasi Z Jadi Sorotan
Dukungan Indonesia terhadap Palestina juga disuarakan dalam forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). "Saya mendorong agar OKI dan negara-negara anggotanya terus mendukung Palestina," kata Retno.
Isu Palestina menjadi sorotan utama dalam Sidang Umum PBB tahun ini, terutama setelah rencana normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.
Meskipun negosiasi normalisasi telah berlangsung selama berbulan-bulan, Kerajaan Saudi menegaskan bahwa setiap kesepakatan normalisasi dengan Israel harus disertai dengan pembentukan Negara Palestina.
Baca Juga: Penjabat Gubernur Jawa Tengah Tekankan Netralitas ASN dalam Pemilu 2024
Beberapa negara Arab telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk Uni Emirat Arab, Sudan, Bahrain, dan Maroko.
Tindakan normalisasi ini telah dikecam oleh Palestina sebagai pengabaian hak-hak mereka, terutama terkait Yerusalem dan kemerdekaan Palestina sesuai perbatasan tahun 1967.
Pada tahun 2021, Majelis Umum PBB telah mengeluarkan resolusi yang mendukung hak-hak Palestina dan menentang pendudukan serta perluasan pemukiman oleh Israel di seluruh wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan Suriah yang juga diduduki oleh Israel. Resolusi ini mendapat dukungan luas dalam forum internasional.***