Network
Mengingat, kewajiban sertifikasi halal telah tercantum pada UU no 33 tahun 2014 pasal 4 tentang jaminan produk halal "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".
Kemudian di kukuhkan dengan mandatori kewajiban sertifikasi halal akan dimulai pada 17 Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.
"Alhamdulillah semua atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT. Terimakasih atas dukungan penuh pimpinan dalam pengembangan halal di kampus. Kerja keras kawan-kawan Pusat Kajian Halal dan pendamping PPH di bawah naungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dukungan semua pihak yang luar biasa. Capaian ini meningkat 750% dari tahun 2022 dengan 11.000 sertifikat halal saja yang terbit," tuturnya.
Keseriusan UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk bergerak memajukan ekosistem halal terlihat dari berbagai layanan yang disediakan.
UIN juga menyelenggarakan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal, UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah terakreditasi sebagai Lembaga Pelatihan JPH yang dapat resmi menyelenggarakan pelatihan penyelia halal dan auditor halal.
Selain itu, Universitas juga memiliki Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melayani sertifikasi halal jalur reguler dan Laboratorium Pengujian Halal terakreditasi KAN yang siap menerima sampel pengujian.
