Network
Legislator asal Sumatera Barat II ini menambahkan, berkaitan dengan ketepatan pemerintah dalam menyalurkan subsidi termasuk minyak goreng.
Seharusnya menggunakan DTKS (Data Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan Data UMKM Kementerian Koperasi dan UMKM yang mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Baca Juga: Kebijakan Penanganan Minyak Goreng Harus Komprehensif, Slamet: Tak Cukup dengan Larangan Ekspor CPO
“Saya mengamati, akibat pencabutan subsidi, rumah tangga menengah ke bawah harus lebih banyak berhemat lantaran naiknya biaya kebutuhan pokok. Kondisi ini sangat menekan masyarakat di saat pemulihan pendapatan 40 persen kelompok terbawah tidak pulih secepat kelompok atas. Setiap ada pencabutan subsidi, yang tertekan adalah mereka yang rentan," kata politisi PKS ini.
Dia menyatakan penolakan pencabutan Subsidi minyak goreng dan untuk selanjutnya meminta kepada pemerintah memberikan kewenangan utama kepada BULOG untuk menyalurkan minyak goreng subsidi, bukan lagi kepada swasta sehingga pengawasan dapat jelas dan terukur hingga seluruh Indonesia.
“Semoga pemerintah dapat lebih melihat kondisi rumah tangga mayoritas masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin kesulitan dalam mengendalikan keuangan rumah tangganya akibat hampir semua komoditas baik pangan maupun non pangan mengalami kenaikan. Ketepatan kebijakan termasuk kebijakan tata niaga minyak goreng ini sangat signifikan terhadap rakyat banyak karena komoditas ini menjadi kebutuhan pokok baik dari sisi rumah tangga maupun industri makanan minuman," katanya.***
