Network
JURNAL SOREANG- Ketua Umum Perhimpunan Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI), drh. Slamet, tak henti-hentinya mendapatkan keluhan masyarakat terkait tingginya harga minyak goreng curah maupun kemasan di pasaran.
Kondisi ini ditambah lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih akibat hantaman badai pandemi Covid-19 yang belum reda.
"Tidak hanya persoalan meroketnya harga minyak goreng di tanah air, sebelumnya juga marak pemberitaan soal pelanggaran HAM dan UU ketenagakerjaan atas pekerja perkebunan kelapa sawit terkait masalah upah yang rendah, jam kerja yang tinggi, hak-hak pekerja wanita, bahkan mempekerjakan anak dibawah umur. Semuanya dipastikan demi mengejar ongkos produksi yang murah," ujar drh Slamet yang juga wakil rakyat asal Kota/Kabupaten Sukabumi, Rabu 24 November 2021.
Baca Juga: Harga Minyak Goreng Terus Naik, Pemerintah Didesak Operasi Pasar dan Perbaiki Distribusinya
Disisi lain, kita mendengar pula hal bermunculannya orang-orang kaya dari bisnis kelapa sawit ini. "Kenapa bisa terjadi kesenjangan yang sangat jauh? yang satu menjadi sangat kaya, yang lain menderita, bahkan seluruh rakyat menderita karena harga minyak goreng yang melejit tinggi. Negeri kita berlimpah kelapa sawit, tapi kenapa rakyat tidak bisa menikmati dengan harga rendah?" tukasnya.
Slamet meminta negara hadir sebab sepertinya pemerintah tidak mengetahui keadaan ini. "Mengapa membiarkan keadaan ini tanpa melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga negara. Bukankah negara ini ada karena adanya warga ? bahkan pelanggaran HAM dan UU ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit pun dibiarkan begitu saja," ujarnya.
Sebagaimana kita ketahui perkebunan kelapa sawit marak hadir pasca kebakaran hutan besar-besaran. Hutan eks kebakaran hutan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Tapi lucunya pemerintah mencari kambing hitam oknum pembakar hutan.
Baca Juga: Ada Apa dengan Kebun Kelapa Sawit Rakyat? Saat Harga Minyak Sawit Naik Malah Kondisinya Seperti Ini
"Jika merasa tidak terlibat semestinya pemerintah melakukan penghutanan kembali untuk mengembalikan habitat aslinya bukan merubahnya menjadi perkebunan kelapa sawit," kata Slamet.
