Network
Saat ini Bulog berada langsung di bawah Badan Pangan Nasional dan sepenuhnya dalam kendali badan tersebut sehingga sebagai operator pangan tidak boleh berperan sebagai BUMN.
Legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa ini minta pemerintah mengkaji ulang kebijakan HET beras. Dia usulkan perlu dibuat regulasi khusus agar HET tidak hanya melindungi konsumen yang di lapangan.
"Seringkali HET dimanfaatkan pengusaha besar untuk mendapat untung besar, namun ke depan harus dibuat agar harga di tingkat petani menjadi lebih bagus dan jangan stagnan," ujar Johan.
Baca Juga: Menko PMK Sidak Bansos Beras 'Batu' di Pandeglang Banten, Ternyata Ini Penyebabnya
Johan berharap kebijakan keberpihakan harga di tingkat petani harus diprioritaskan demi meningkatkan kesejahteraan petani.
"Saya usulkan salah satu strategi yang mesti dilakukan pemerintah adalah kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) diganti dengan pola harga dasar, dengan membuat harga dasar pembelian di tingkat petani sehingga ada standar harga yang menguntungkan petani," urai Johan sembari mengingatkan bahwa ongkos produksi yang harus dikeluarkan petani sangat besar sehingga harga di tingkat petani harus memberi keuntungan bagi petani di Pulau Sumbawa.
Johan mengingatkan pemerintah pembangunan fasilitas pengolah padi modern atau modern rice milling plant (modern RMP) tidak boleh mematikan usaha penggilingan padi rakyat.
Baca Juga: Warga kecewa Bantuan Beras PPKM yang Diterimanya tidak Layak Dimakan, Beredar di Media Sosial
"Saat ini 94% penggilingan merupakan penggilingan padi kecil sehingga usaha rakyat ini harus dibina oleh pemerintah supaya lebih berkembang dan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Saya berharap Bulog meningkatkan kemampuannya dalam menyerap gabah petani," tutup Johan Rosihan.***
