Dia mendorong, mestinya BUMN pangan dengan beragam fokus kerjanya, mulai dari Bulog, RNI, PT SHS, PT Pertani, PT Berdikari, PT Perindo, PT Perindus, PT Garam dan lain sebagainya, agar memiliki ujung waktu, untuk merealisasikan, negara ini bebas impor, secara perlahan akan komoditas pangan.
"Tidak Mesti berbarengan, tetapi terarah, terukur, satu-persatu mewujudkan impian bangsa akan kedaualatan negara di sektor pangan. Sektor pangan harus menjadi komoditas strategis yang mempunyai dimensi pertahanan dan keamanan Negara bukan sekedar komoditas perdagangan biasa," ucap Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini sangat menyayangkan begitu banyaknya pemborosan-pemborosan di berbagai sektor pangan terjadi di berbagai lini. Ia mencontohkan dampak impor yang tak terukur yang mengakibatkan barang turun mutu yang akhirnya di buang atau berubah fungsi dari makanan manusia menjadi makanan ternak.
"Belum lagi banyak upaya kegiatan-kegiatan yang tidak tuntas, berganti manajemen, berganti orang, yang menghamburkan banyak sekali sumberdaya tetutama sumber daya finansial," katanya.
Akmal berharap, ada kerjasama yang terkoneksi dengan baik, antara kementerian teknis, kementerian pembuat regulasi dan BUMN Pangan untuk mewujudkan pembebasan negara ini dari importasi pangan.
"Minimal ada pengurangan signifikan dari tahun-ke tahun akan impor pangan. Negara yang besar penduduknya ini jangan hanya jadi obyek pasar dunia. Tetapi perlu langkah konkrit negara ini menjadi produsen untuk kebutuhan masyarakat dunia dengan ketersediaan Sumber Daya Alam yang perlu dikelola secara efektif dan efisien", tutup Andi Akmal Pasluddin.***