DPR Pertanyakan Rencana Pemerintah Memangkas 1 Juta Ha Lahan Perhutani di Pulau Jawa untuk Perhutanan Sosial

Akmal minta pemerintah tidak terburu-buru mengeluarkan permen yang mengatur persoalan pemangkasan lahan 1 juta Ha milik perhutani. "Alangkah baiknya, ini di diskusikan mendalam dengan DPR dan audiensi dengan berbagai kalangan akademisi termasuk aktivis perhutanan sosial," pinta Akmal.

Baca Juga: Miris, Marak Penyalahgunaan Kawasan Hutan oleh Perusahaan Swasta, DPR: Hitung Segera Nilai Kerugian Negara

Baca Juga: Resiko Jungle Rescue yang Tinggi, 49 Peserta Digodok dalam Teknik Pertolongan Gunung Hutan oleh SAR Bandung

Akmal melanjutkan, di rapat DPR, komisi IV DPR sudah banyak bersuara tentang penolakan ini. Tentunya penolakan anggota DPR tidak sembarang menolak karena banyak sekali tuntutan rakyat di belakangnya yang menyampaikan aspirasi.

"Tolonglah pemerintah dalam mengambil tindakan besar ini jangan buru-buru dan hati-hati. Ini dampaknya tidak cepat. Tapi perlahan dan pasti, akan sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat di Indonesia termasuk kebutuhan akan kelestarian lingkungan hidup," katanya.***