DPR: Beri 'Karpet Merah' untuk BUMN dan Pengusaha Dalam Negeri Jangan Hanya Asing

- 20 Desember 2020, 11:42 WIB
Foto udara area bekas tambang emas ilegal yang berada di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu (9/12/2020). Kegiatan tersebut berdampak ada kerusakan lingkungan seperti banyaknya lubang galian bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja dan dikhawatirkan dapat memicu bencana alam terutama banjir dan tanah longsor. (Antara Aceh/Syifa Yulinnas/aww)
Foto udara area bekas tambang emas ilegal yang berada di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu (9/12/2020). Kegiatan tersebut berdampak ada kerusakan lingkungan seperti banyaknya lubang galian bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja dan dikhawatirkan dapat memicu bencana alam terutama banjir dan tanah longsor. (Antara Aceh/Syifa Yulinnas/aww) /

Politisi PKS ini merujuk dari berbagai penjelasan dan data yang ada, bahwa PT Antam belum ada deviden yang diberikan kepada negara sampai dengan Semester I-2020.

Begitu juga dengan Pajak Penghasilan Badan. Kontribusi PT Antam untuk negara hingga Semester I-2020 disumbangkan dari PNBP (minus Deviden) sebesar Rp137, 6 M, dan juga Pajak (minus PPh Badan) sebesar Rp119.9 M.

Baca Juga: Tetap waspada, Minggu 20 Desember 2020 Jawa Barat Diprediksi Dilanda Hujan dengan Intensitas Tinggi

"Sehingga total kontribusi PT Antam untuk negara hingga Semester I-2020 sebesar Rp 257.5 M, belum termasuk Deviden dan PPh Badan," katanya.

Nevi melanjutkan, bahwa tahun 2015 PT Antam sudah pernah mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,5 Triliun untuk menyelesaikan pembangunan pabrik smelter Nickel Pig Iron (NPI) Blast Furnance di Halmahera, Maluku Utara.

"Saya dan masyarakat Indonesia, mesti mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan proyek yang berasal dari PMN untuk bangun pabrik smelter ini," katanya.

Baca Juga: DPR: Bulog Di Persimpangan Jalan. Kembalikan Jadi Lembaga Pengendali Pangan

Perkembangan itu meliputi sudah seberapa besar kontribusinya untuk rakyat dan negara, serapan tenaga kerja lokalnya, kondisi keuangannya, manajemennya dan situasi dampak lingkungan sekitar lokasi Usaha.

"Jangan Sampai setiap usaha BUMN malah menjadi beban negara. Semestinya malah memberi kontribusi penerimaan negara sekaligus kontribusi pengurangan jumlah pengangguran di sekitar lokasi usaha," katanya.***

Halaman:

Editor: Sarnapi


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah