Network
JURNAL SOREANG- Anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin menyatakan, Kementerian BUMN berencana membentuk Holding BUMN Pangan dengan suntikan anggaran Rp 1 Triliun berupa Penanaman Modal Negara (PMN). Dia meminta kepada pemerintah melalui komisi IV DPR agar Bulog kembali pada regulasi awal tanpa berlabel korporasi yang mencari untung.
"Bulog seperti di persimpangan jalan dan menjadi rancu ketika membonceng label perusahaan," kata Andi Akmal dalam pernyataannya, Selasa, 1 Desember 2020.
Bulog seharusnya menjadi lembaga yang memiliki tiga pilar utama yakni ketahanan pangan melalui persediaan yang cukup, akses dan harga beras yang terjangkau oleh masyarakat dan melakukan stabilisasi harga.
Baca Juga: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Terkonfirmasi Positif Covid-19
"Selama ini fungsi Bulog menjadi tersandera akibat tuntutan mencari keuntungan. Ujung rakyat yang mendapat kesusahan, terutama para petani. Dilema Bulog terjadi akibat regulasi yang berubah semenjak 20 Januari 2003", tutur Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini melihat, ketika Calon Perusahaan Holding BUMN Pangan yang akan membangun banyak warehouse, cold storage dan pabrik es untuk perbaiki fasilitas logistik, menjadi jalan kembalinya Bulog sebagai lembaga yang sesuai harapan yakni menjadi tangan pemerintah penstabil pangan di masyarakat.
"Bisa saja Bulog bekerjasama dengan holding pangan saling sinergi, tapi kekuasaanya tidaklah di bawah kementerian BUMN, tapi lembaga yang langsung di bawah presiden," katanya.
Baca Juga: Di Kota Ini Menjaga Kebersihan Jadi Pembiasaan Pelajaran Sosial Sejak SD
Dengan posisi itu, kata Akmal, Bulog akan menjadi lembaga yang cukup kuat dan mumpuni menangani berbagai persoalan pangan di lapangan terutama persoalan ketersediaan dan distribusi.
