JURNAL SOREANG - Tahun 2023 tinggal sebulan lagi, tapi ternyata belanja pemerintah pusat baru 74 persen bahkan pemerintah daerah baru 64 persen.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, tepat sasaran, dan tidak membuka celah dalam penyalahgunaan anggaran.
Apalagi, Presiden menyebut bahwa saat ini situasi geopolitik makin memanas, dampak perubahan iklim yang makin terlihat, serta potensi krisis dan resesi yang makin menguat.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya pada acara Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 29 November 2023.
"Pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Yang kedua, kedepankan transparansi dan akuntabilitas, ini jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu," ucap Presiden.
Kepala Negara pun kembali menegaskan untuk sesegera mungkin melakukan realisasi anggaran yang telah disiapkan.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Pengadaan Alutsista Harus Bijak Sesuai Kemampuan APBN
Presiden menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini realisasi anggaran pemerintah pusat baru mencapai 74 persen dan pemerintah daerah sebesar 64 persen.
"Sejak awal 9 tahun yang lalu saya ingin mengubah ini, tapi ternyata saya cek lagi masih memang mengubah cara kerja, mengubah _mindset_ enggak mudah. Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin," tutur Kepala Negara.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi melalui _automatic adjustment_.
Presiden pun mengingatkan bahwa anggaran yang dibelanjakan merupakan uang rakyat sehingga orientasinya harus fokus pada hasil.
"Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokusnya pada hasil dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat," ujar Presiden.
Selanjutnya, Presiden menekankan pentingnya penguatan sinergi dan harmonisasi pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Presiden menyebut, hal tersebut penting dilakukan agar pembangunan berjalan dengan lebih selaras.
"Sudah bikin jalan tol mestinya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan sekali lagi sinergi dan harmoniasasi biar _in line_ semuanya," ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menginstuksikan jajarannya memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan.
Selain itu, Presiden juga mendorong alternatif-alternatif inovasi pembiayaan agar iklim investasi tetap terjaga.
"2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tetapi belum bisa, tuntaskan, untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang," tutur Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Turut hadir para pemimpin lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para kepala lembaga pemerintah nonkementerian, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar. Hadir pula secara daring para gubernur seluruh Indonesia.***