JURNAL SOREANG - Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HPMI) yang digelar di Nusantara Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Kamis, 31 Agustus 2023.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan soal ketatnya kompetisi antarnegara dalam bidang ekonomi pada saat ini.
"Saya perlu menyampaikan persaingan antarnegara, kompetisi antarnegara sekarang ini betul-betul sengit sekali, baik dalam memperebutkan pasar ekspor, baik dalam memperebutkan investasi, semuanya," ujar Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, saat ini indeks daya saing global Indonesia makin baik dan menempati peringkat ke-34, naik 10 peringkat dari sebelumnya di posisi ke-44.
Salah satu komponen yang dinilai mendongkrak peringkat yang dirilis Institute for Management Development (IMD) tersebut yaitu infrastruktur.
"IMD Global Competitiveness Indeks tahun 2023 Indonesia naik ranking dari 44 ke 34. Naik peringkat, naik 10 peringkat, ini masuk dalam kategori tertinggi di dunia karena lompatannya 10 peringkat. Dan komponen _competitiveness_-nya, daya saing kita yang paling bagus memang di infrastruktur sekarang ini kita di nilai bagus di dalam infrastruktur," jelas Presiden.
Selain itu, efisiensi bisnis di Indonesia juga dinlai sudah sangat baik dan naik 11 peringkat, efisiensi pemerintah naik 4 peringkat.
Sementara itu, indeks yang paling baik lompatannya adalah performa ekonomi yang naik 13 peringkat dari sebelumnya peringkat 42 menjadi 29.
"Ini juga perlu kita lanjutkan agar _competitiveness index_ kita menjadi makin baik sehingga kelihatan bahwa dalam bersaing dengan negara-negara lain kita memiliki kemampuan. Dan urutan peringkat ini bukan kita yang mengeluarkan tapi ini internasional," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mendorong penerapan sistem _credit scoring_ dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kredit usaha rakyat (KUR).
Menurutnya, pembiayaan dengan sistem seperti itu dinilai lebih memudahkan bagi para pengusaha muda yang belum memiliki banyak aset sebagai jaminan.
"Saya masih mendorong terus kepada menteri, kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), kepada BI (Bank Indonesia) agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan. Mestinya harus menggunakan sistem _credit scoring_, mestinya seperti itu karena sudah 145 negara untuk UMKM itu menggunakan sistem _credit scoring_, melihat skornya, melihat karakternya," jelasnya.***