JURNAL SOREANG- Wakil rakyat asal Pulau Sumbawa NTB, Johan Rosihan menyesalkan tren Pagu Anggaran Kementan (Kementerian Pertanian) Selama lima tahun terakhir yang menunjukkan penurunan drastis.
Menurut Johan, hal ini tidak sejalan dengan semangat untuk mengatasi ancaman krisis pangan global dimana ketersediaan pangan harus diprioritaskan berasal dari produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.
“Saya menilai pagu Anggaran dari APBN dalam lima tahun terakhir tidak berpihak pada kepentingan Pertanian nasional dan cenderung mengabaikan potensi Pertanian sebagai lokomotif perekonomian nasional” ucap Johan setelah mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian di Gedung DPR RI, Senin 13 Juni 2022.
Baca Juga: Presiden Persoalkan Banyaknya Teknologi Pertanian dari Impor, Ini Akar Masalahnya
Dia menyebut pagu anggaran kementan pada tahun 2019 lalu masih berkisar sekitar Rp 21,8 triliun namun tren pagu selalu menurun setiap tahun hingga tahun 2023 nanti hanya bernilai sekitar Rp 13,7 triliun.
“Hal ini patut dikoreksi dalam kebijakan anggaran pemerintah sebab pagu anggaran Kementan tidak sejalan dengan Tema RKP 2023 mengenai Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," ujar Johan.
Seraya menandaskan agar kebijakan anggaran 2023 mesti fokus pada pemulihan ekonomi petani dengan cara peningkatan produksi, memenuhi kebutuhan petani, perlindungan dan pemberdayaan petani, peningkatan kapasitas SDM petani sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
Baca Juga: Mendorong Aktivitas Penyuluhan Pertanian, Wagub Jabar: Identitas Petani Harus Berubah
Legislator Senayan ini mengungkapkan dampak dari anggaran yang kecil menyebabkan Target yang dibuat Kementan terlihat lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya sebagai konsekuensi dari terus menurunnya anggaran setiap tahun.
“Atas situasi ini, saya menilai pemerintah tidak serius mengelola pembangunan Pertanian di Indonesia, dengan porsi anggaran yang kecil begini bagaimana kita bisa meningkatkan produksi pangan nasional secara signifikan” tandas Johan.
Johan melanjutkan bahwa semua cita-cita tentang swasembada pangan menjadi sesuatu yang hilang dalam kebijakan pemerintah akibat porsi anggaran yang tidak memadai.
“Saat ini kita menjadi negara yang paling rentan terkena krisis pangan akibat semua produk pangan bergantung dengan impor dan kita saksikan dalam tiga tahun terakhir pemerintah telah gagal menstabilkan harga pangan sehingga meresahkan semua konsumen dan selalu merugikan petani,” ucap Johan.
Baca Juga: Investasi Pertanian Capai Rp5 Triliun Per Tahun, Kang DS Keluarkan Kebijakan Ini
Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini berharap pemerintah menunjukkan itikad yang kuat untuk memajukan Pertanian nasional yang berfokus pada dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial.
Menurut Johan, Pertanian nasional harus mampu memenuhi kebutuhan pangan sekarang dan masa depan dengan menjaga kelangsungan ekonomi Pertanian berbasis pemberdayaan petani dengan memelihara keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan sosial secara bersamaan.
Kenaikan harga komoditas pangan saat ini mengharuskan pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional.
Baca Juga: Waduh, Sektor Pertanian yang Strategis Malah Minim Dukungan Anggaran Pemerintah
"Isu pangan ini harus disuarakan dalam berbagai momen diplomasi dunia seperti pertemuan G20 yang sebentar lagi dilaksanakan di Indonesia untuk mendorong prioritas sektor Pertanian dengan sistem perdagangan pangan yang terbuka dan adil bagi kepentingan petani di setiap negara," kata Johan Rosihan.***