JURNAL SOREANG- Naiknya harga beberapa bahan pangan di awal tahun memberatkan masyarakat. Untuk itu, pemerintah selain menyediakan vaksin Covid-19 juga menyediakan 'vaksin' yang lebih penting dan menyangkut hajat hidup warga.
"Akibat kenaikan harga bahan pangan ini membuat masyarakat sebab harga pangan yang terus mencekik. Nelambungnya harga komoditas pangan telah memberi beban ekonomi setiap rumah tangga pada kondisi sulit masa pandemi ini," kata wakil rakyat asal NTB, Johan Rosihan, Sabtu 22 Januari 2022.
Dia meminta agar pemerintah jangan main-main tentang urusan pangan karena hal ini menyangkut urusan hidup mati rakyat sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.
Baca Juga: Utang Bulog Capai Rp13 Triliun, tapi Digabungkan dalam Holding BUMN Pangan, Johan: Beban Akan Berat
"Pemerintah wajib menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan melakukan distribusi pangan untuk mewujudkan kecukupan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh masyarakat. Atas amanat undang-undang ini, harusnya pemerintah menjadikan sektor pangan sebagai prioritas utama dalam pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Johan menyebut meroketnya harga komoditas pangan sebagai kado pahit tahun baru 2022 bagi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia.
"Kami mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan harga pangan dan segala aspek yang berhubungan dengan sektor pangan agar dikelola secara lebih baik, lebih sistematis dan selalu berpihak pada kepentingan petani dan seluruh rakyat," ujar Johan.
Baca Juga: Satgas Pangan Polri Akan Tindak Tegas Oknum yang Mainkan Harga Kepokmas
Selain itu, supaya ada porsi anggaran untuk stabilisasi harga pangan dalam kerja besar penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Menurut Johan, hal ini penting dilakukan karena “vaksin” terbaik bagi rakyat adalah pangan yang murah, cukup, terjangkau,dan bergizi demi kehidupan rakyat yang lebih berkualitas.
Johan juga mengingatkan pemerintah agar jangan hanya memperhatikan kepentingan bisnis atau perdagangan komoditas pangan secara bebas tanpa keberpihakan negara terhadap kondisi pangan nasional.
“Janganlah kelola urusan pangan ini dengan paradigma bisnis atau perdagangan semata karena negara harus hadir menjaga kecukupan pangan dan harga yang stabil bagi seluruh rakyat Indonesia”, imbuh Johan.
Baca Juga: Catatan Akhir Tahun 2021: Masih Terjadi Fluktuasi Harga Komoditas Pangan
Soal ketersediaan pangan ini, Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini juga pernah melakukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 yang dilaksanakan pada Hari Selasa 11 Januari 2022 di Gedung Nusantara II Senayan.***