JURNAL SOREANG- Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin, sangat menyangkan Pagu indikatif untuk Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2022 sebesar Rp 14,51 triliun. Pagu indikatif ini berdasarkan surat bersama pagu indikatif nomor S-361/MK.02/2021 dan nomor B.238/M.PPN/D.8/PP/04.02/04/2021
"Mestinya anggaran Kementan tetap di atas Rp 30 triliun seperti 10 tahun terakhir sebelum tahun 2020. Anggaran Kementan pernah mencapai antara Rp32 triliun hingga Rp33 Trilun yang belum subsidi pupuk yang angkanya bisa lebih besar," kata Andi Akmal dalam pernyataannya, Selasa 8 Juni 2021.
Hal ini mengingat sektor ini sangat produktif meski dalam kondisi pandemi termasuk dalam sejarah Indonesia. Bahkan ketika krisis pun sektor pertanian sangat bertahan.
Baca Juga: Indonesian Eksportir Rumput Laut Terbesar Dunia, tapi Nilai Uangnya Kalah dengan China dan Korea
"Kami mengingatkan pemerintah, bahwa negara ini pernah mengalami krisis Moneter yang kemudian sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Inflasi terjadi cepat, pesat dan tinggi. Pengangguran mendadak besar karena banyak sektor usaha terpukul dan terpuruk jatuh," katanya.
Anggota FPKS ini mencontohkan krisis moneter 1997-1998 yang menyisakan catatan relatif bertahannya sektor pertanian dan bahkan menampung kembali tenaga-tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di perkotaan.
Ia menyebut, di saat pandemi yang juga memukul berbagai sektor usaha pun, ada peran sektor pertanian sebagai setor penyangga (buffer sector) di masa krisis.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menekankan, sektor pertanian adalah sektor penopang ketahanan pangan (food security) yang akan krusial di kala krisis ekonomi.
Baca Juga: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Diubah, Ini Dampaknya
Karena menjadi penopang ketahanan pangan, maka bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan untuk bertahan hidup saja, tapi juga menjadi pemeran penting dalam menjaga asupan gizi masyarakat.
"Kita dapat memperhatikan betapa pentingnya sektor pertanian ini kita utamakan dengan memberi porsi yang terbaik dari APBN kita. Krisis moneter 1997/98 meninggalkan generasi yang mengalami stunting dan malnutrition yang cukup parah di kalangan anak-anak dan ini mempunyai dampak permanen," katanya.
Dia menambahkan, jangan sampai kita melakukan kesalahan dua kali dalam menghadapi krisis dengan mengabaikan sektor pertanian "Caranya dengan cara memangkas lebih separo anggaran yang pernah ada di Kementerian Pertanian", kata Akmal mengingatkan.
Baca Juga: PKS Kabupaten Bandung Luncurkan Sekolah Tani di Ciwidey, Wujudkan Kepastian Harga Komoditas
Akmal meyakinkan, begitu pentingnya sektor pertanian ini perlu menjadi andalan program pemerintah beberapa di antaranya adalah belum ada kepastian kapan berakhirnya pendemi covid-19 ini.
Selain itu, lanjut dia, perdagangan internsional di sektor pertanian sedang terganggu yang di tunjukkan beberapa negara melakukan restriksi ekspor produk pertanian, seperti yang dilaporkan oleh WTO. Produksi pertanian dalam negeri menjadi krusial untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang selam ini dengan mudah di selesaikan dengan cara mudah dalam bentuk importasi pangan.
Anggota DPR asal Bone ini juga menerangkan akan pentingnya sektor pertanian untuk mengatasi kemisinan di pedesaan.
Selama ini, ia menganggap, kemiskinan sangat intens di pedesaan yang menyumbang besar tingginya angka kemiskinan. "Mempertahankan aktivitas ekonomi di pedesaan menjadi relevan agar peningkatan angka kemiskinan tahun ini dapat diredam. Aktivitas ekonomi di pedesaan yang paling cocok adalah sektor pertanian," katanya.
Baca Juga: Dukung Pertanian di Tasik, PLN Sambung Listrik 105.000 VA Ke Perusahaan Penggilingan Padi
Dia berharap ada pertimbangan lagi akan anggaran pertanian dalam bentuk APBN tahun 2022 ini. Karena petanian ini bagian penting dari sistem penyediaan pangan.
"Di saat krisis, sektor pertanian dapat menjadi jaring pengaman sosial (sosial safety net) alamiah. Bahkan, sektor pertanian, di kala normal pun, masih merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia, apalagi ketika ada krisis, seperti krisis ekonomi atau krisis akibat pandemi seperti ini", tutup Andi Akmal Pasluddin.***