Network
"Harapan masyarakat, KBT dimekarkan pada 2012 dimekarkan, kenapa tidak dari dulu setuju? Karena waktu itu Gubernur Jabar sudah membuat RPJMB bahwa harus ada pengembangan sampai 47 kota/kabupaten di jabar dan sekarang baru 27," tutur pria yang akrab disapa Kang DS itu.
Kang DS menambahkan, kenapa Usman sebagai birokrat Pemkab Bandung saat itu, tidak mengusulkan agar pemekaran KBT diajukan pada waktu itu oleh Pemkab Bandung.
Baca Juga: Akibat Pandemi, Wisuda Maranatha Digelar Tiga Sesi. Wisuda juga Syukuri Akreditasi A
Padahal pada 2012, ada tiga DOB baru yang diusulkan oleh Pemprov Jabar ke pemerintah pusat di mana tidak ada nama KBT di dalamnya.
Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sahrul Gunawan menambahkan, sudah saatnya ada pemekaran DOB baru termasuk KBT, karena DOB di Jabar masih lebih sedikit ketimbang Jateng.
Akibatnya, dana transfer pusat ke daerah Jabar juga terbulang masih kecil. "KBT juga harus segera diwujudkan, karena terbukti pemekaran KBB berdampak positif," ucap Sahrul.
Baca Juga: Debat Publik Kedua Pilkada Kabupaten Bandung: Sinergitas Jangan Jadi Ketergantungan Daerah Ke Pusat
Menjawab pertanyaan Kang DS, Usman mengakui bahwa alasan belum diajukannya pemekaran KBT oleh Pemkab Bandung pada 2012 adalah adanya tarik menarik kepentingan.
"Kang DS dan saya sama-sama tahu, karena waktu itu Kang DS sebagai kepala desa dan saya camatnya. Ini yang sekarang seharusnya dikesampingkan, relakan kepentingan golongan dan utamakan kepentingan rakyat," tutur Usman.
Menjawab tanggapan Teh Yena, Usman pun setuju bahwa pemekaran KBT bisa semakin menyejahterakan warga di wilayah Timur Kabupaten Bandung, soalnya potensi SDM dan SDA di kawasan itu sangat besar.***
