Network
JURNAL SOREANG - Diduga banyak pelanggaran saat pelaksanaan pemilu, aliansi masyarakat peduli kabupaten Bandung beraudensi dengan DPRD Kabupaten Bandung, Senin 26 Februari 2026.
Audensi tersebut diterima langsung Yayat Hidayat Wakil ketua DPRD Kabupaten Bandung dan dihadiri seluruh fraksi, Bawaslu dan KPUD.
Dalam audensi tersebut, Aliansi masyarakat peduli Kabupaten Bandung menyampaikan banyaknya dugaan pelanggaran pemilu dan adanya keterlibatan oknum ASN dan kepala desa.
Baca Juga: Kejutan Terbaru! Musim 7 My Hero Academia untuk Tema Pembuka Terungkap
Selain dari aliansi masyarakat peduli kabupaten bandung, audensi tersebut juga dihadiri Piar Pratama Samsudin ketua umum komite pencegahan korupsi (KPK) Jabar.
Menurutnya, dirinya menghadiri audensi tersebut sebagai pemantau pemilu. Karena, KPK Jabar juga terlibat dalam pemantauan pemilu yang secara resmi mendapat mandat dari Bawaslu RI.
"Ya, tadikan audensi dari masyarakat peduli kabupaten bandung. Saya hadir dari KPK Jabar sebagai pemantau pemilu juga," kata Piar kepada Jurnal Soreang, usai mengikuti audensi.
Piar menjelaskan, aliansi masyarakat peduli kabupaten bandung menyampaikan adanya dugaan oknum OPD, Kades yang ikut dalam politik praktis.
Baca Juga: Inilah Tips dan Trik Bermanfaat untuk Menjaga Kesehatan Menjelang Bulan Ramadhan
"Yang menjadi kesimpulan audensi tadi, rekan rekan dari aliansi masyarakat peduli kabupaten bandung menyampaikan adanya dugaan keterlibatan politik praktis yang dilakukan oknum kades dan OPD," jelasnya.
Piar mengatakan, meski ada sedikit kesalahpahaman pandangan dari pihak Bawaslu. Audensi tersebut berjalan dengan lancar dan aspirasi dari aliansi masyarakat peduli kabupaten bandung tersampaikan kepada DPRD.
"Betul, tadi ada sedikit kesalahpahaman pandang dari Bawaslu. Karena permasalah pemilu, tentu akan diselesaikan di Bawaslu atau KPU. Namun, tadi dari aliansi menyampaikan ingin mengajukan hak angket kepada DPRD, agar bisa melakukan penyelidikan pelanggaran pemilu yang melibatkan oknum kades, OPD dan oknum eksekutif," tegasnya.
Lebih lanjut Piar menegaskan, dengan digelarnya audensi tersebut sudah sesuai tupoksi pemantauan dan PP 43 dan sinergitas terjalin di penyelanggara pemilu.
Baca Juga: 2023 Anime Awards, Bungo Stray Dogs 5 Meraih Gelar Anime Terbaik!
"Sinergitas pemantauan jelas ada, kalau untuk di DPRD terkait pengajuan hak angket yang disampaikan teman teman dari aliansi masyarakat peduli kabupaten bandung. Kalau saya hadir tujuannya untuk menengahi," tegasnya.
Ditemui di lokasi yang sama, Yayat Hidayat Wakil ketua DPRD Kabupaten Bandung membenarkan telah menerima audensi dari aliansi masyarakat peduli kabupaten bandung yang menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu.
"Ya, barusan kami menghadirkan semua fraksi, KPU dan Bawaslu. Audensi itu bukan untuk menyelesaikan masalah pemilu, tapi menampung apa yang disampaikan aliansi masyarakat," katanya.
Yayat menjelaskan, ranah penyelesaian pemilu ada di Bawaslu dan penyelanggara. Kalau DPRD hanya menampung aspirasi, untuk dibahas bersama pimpinan dan ditindaklanjuti ketika memenuhi unsur.
Baca Juga: Jadwal Tower Of God Musim 2, Menjelajahi Arc Baru yang Membuat Jantung Berdegup Kencang
"Memang tadi ada sedikit salah paham karena Bawaslu tidak mengikuti sejak awal, tapi Alhamdulillah semua dimengerti setelah dijelaskan bersama. Dan hasil audensi tadi, akan dibahas secara internal DPRD," akunya.
Yayat menegaskan, pada intinya audensi tersebut DPRD hanya menampung aspirasi yang disampaikan dari masyarakat yang mengatasnamakan aliansi masyarakat peduli kabupaten Bandung.
"Benar, kami hanya memfasilitasi dan menampung masukan dan tidak ada istilah penyelesaian masalah pemilu karena bukan ranah DPRD," pungkasnya.***
