Network
Meski berstatus jalan milik atau menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Bandung, pihaknya melakukan perbaikan karena banyak warga yang mengeluh dan melapor ke kantor desa.
"Sudah sering, warga mengeluh dan melaporkan banyak yang kecelakaan di jalan itu. Karena kondisi jalan rusak parah dan kultur jalan menanjak," jelasnya.
Menurut Alo, perbaikan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bandung terpaksa dilakukan, karena untuk mengantisipasi kecelakaan yang lebih parah.
Sehingga, Ia berinisiatif melakukan pengaspalan jalan sepanjang 120 meter dengan mandiri dan swadaya masyarakat tanpa melibatkan dinas PUTR Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Termasuk KA Turangga, Ini Daftar 8 Kereta Api yang Penamaannya Diambil dari Nama Hewan dan Artinya
"Betul, pengaspalan jalan dilakukan secara mandiri dan swadaya. Walau jalan ini, menjadi kewenangan Pemkab Bandung. Saya khawatir warga mengalami kecelakaan, kalau kondisi jalan dibiarkan seperti itu," katanya.
Sejak tahun 2023 lalu, pihaknya berharap pemkab Bandung melalui Dinas PUTR melakukan perbaikan jalan tersebut. Namun, hingga awal tahun 2024 ini tidak ada gerakan dan kondisi jalan terus dibiarkan dan bertambah rusak," jelasnya.
Karena khawatir ada kecelakaan lebih parah, lanjut Alo, pihaknya berinisiatif melakukan perbaikan meski dilakukan secara mandiri dan swadaya.
"Takut ada kecelakaan lebih parah, dan warga mengalami kerugian. Makanya kami memperbaiki dengan swadaya tanpa adanya bantuan dari pemkab Bandung," akunya.
