Network
JURNAL SOREANG – Kebijakan dan pilihan-pilihan program yang dikeluarkan Kemenkes terkait dengan stunting dinilai kadang sering sulit diimplementasikan.
Komisi IX DPR RI tentu akan terus mengawal dan menjadi penjaga gawang atas kebijakan dan pilihan pilihan program yang sering kali sulit diimplentasikan itu. Bahwa semua stakeholder juga masyarakat diharapkan bisa saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pencegahan stunting.
Pernyataan tersebut disampaikan Hj Netty Prasetiyani, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam kesempatan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Kota yang diselenggarakan di Kopo Square Margahayu Tengah, Kec. Margahayu Kabupaten Bandung, Selasa 21 November 2023.
Baca Juga: RAMALAN CINTA ZODIAK 22 November 2023! Virgo, Cancer, dan Leo Pererat Ikatan dan Perkaya Hubungan
Dalam kegiatan ini hadir pula sebagai pembicara tokoh Masyarakat Kabupaten Bandung Dr. KH Ahmad Heryawan, Lc.M.Si, lalu ada Herman Melani, SH. MH sebagai Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya Provinsi Jawa Barat.
Selain memberikan penjelasan tentang gambaran betapa pentingnya semua pihak memberikan perhatian serius terhadap permasalahan stunting. Netty juga mengingatkan agar semua stakeholder juga masyarakat bisa saling berkoordinasi dan berkolaborasi.
Dalam kegiatan kampanye Percepatan Penurunan Stunting kali ini, Netty banyak bercerita tentang pertemuannya dengan Menteri Kesehatan. Membicarakan tentang program dan kebijakan stunting berdasarkan Permenkes dan Kepmenkes tentang penatalaksanaan penanganan stunting yang menyebutkan harus ada PDK di tingkat puskesmas dan PKMK di rumah sakit ketika bayi atau anak stunting ini harus dirujuk atau dalam perawatan.
Netty menilai bahwa seringkali program atau kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan terkait urusan stunting ini kadang sulit diimplementasikan.
Lebih lanjut Netty menjelaskan bagaimana Pak Mentri menyampaikan bahwa untuk mencegah dan mempercepat penurunan stunting ini Kemenkes membangun yang namanya Posyandu Prima.
Posyandu ini katanya buka praktik setiap hari, dengan personil, sarana dan prasarana lengkap. Tapi saya bilang ’’nonsens’’ itu.
Netty menilai dan banyak tahu mengenai anatomi posyandu yang kenyataannya sering ditinggalkan kadernya ketika masih mendampingi Achmad Heryawan, Gubernur periode 2008-2018 waktu itu.
Baca Juga: Berbaur! Mantan Bupati Bandung Nonton Piala Dunia U 17 di Jalak Harupat, Penonton Lakukan Ini
”Melalui Posyandu Prima ini katanya akan buka praktik tiap hari, dengan lengkap personilnya ada dokter, perawat dan bidan, tapi saya bilang pada beliau ’’Nonsens’’, jelasnya.
Ketika membicarakan stunting dengan Mentri Kesehatan, Netty Prasetiyani menyampaikan pentingnya membangun diksi atau narasi baru. Jangan lagi menggunakan istilah penurunan atau penanganan, tapi baiknya menggunakan istilah pencegahan.
”Saya meminta pada Pak Mentri jangan menggunakan lagi kata penurunan atau penanganan, tapi baiknya diluruskan dengan narasi dan diksi yang baru. Beliau sangat setuju. Sebab upaya yang kita lakukan adalah bukan tentang penurunan, tapi lebih pada pencegahan agar tidak ada lagi yang namanya penambahan kasus stunting baru,” pungkas Netty.
Stunting jangan berdasarkan angka statistik tapi stunting harus betul-betul diintervensi. Mari kita semua berkolaborasi.***
Ikuti terus dan share informasi anda di media sosial google news jurnal soreang, fb page jurnal soreang, youtube jurnal soreang, instagram @jurnal.soreang, dan tiktok @jurnalsoreang
