Network
JURNAL SOREANG- Bupati Bandung HM Dadang Supriatna (Kang DS) saat resmi membuka musyawarah Daerah (Musda) MUI Kabupaten Bandung mengatakan, musda MUI akan berjalan dengan lancar saja dan adem ayem meski ada dua calon ketua umum.
"Tidak akan pernah ada pemilihan pengurus MUI yang ribut sebab menyangkut nama alim ulama," katanya.
Dalam kesempatan itu, Kang DS menegaskan Kabupaten Bandung secara tegas menolak adanya LGBT dan akan dibuatkan Perda pelarangannya.
"Kebijakan ini akan bermanfaat secara menyeluruh masyarakat. MUI harus mendukung upaya melarang LGBT ini," katanya.
Musda untuk melakukan evaluasi perjalanan MUI selama lima tahun termasuk memilih nakhoda baru untuk periode 2023-2028.
Pembukaan Musda dihadiri Kepala Kemenag Kabupaten Bandung H. Abdurrahim, perwakilan Forkominda, Sekum MUI Jabar KH. Rafani Achyar, Ketua Umum MUI Kabupaten Bandung KH. Yayan Hasuna Hudaya, BAZNAS, MUI kecamatan, dan perwakilan ormas-ormas Islam serta para kepala KUA kecamatan.
Hadir juga perwakilan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, Pemuda Pancasila, BKPRMI dan KNPI Kabupaten Bandung.
Sementara Ketua Umum MUI Jabar Prof. Dr. KH. Rachmat Sjafei menyatakan, MUI adalah khadimul ummah atau pelayanan umat layaknya pemerintah.
Namun, MUI juga mitra (shadiqul ummah) yang juga sekaligus bisa melakukan pelurusan berupa kritik membangun kepada semua kalangan termasuk pemerintah.
"Usia MUI sudah matang sebab sudah didirikan tahun 1958. Sehingga Musda termasuk di Kabupaten Bandung ini tak perlu ribut, tapi tingal dijalankan saja," kata Kyai Rachmat dalam pembukaan Musda MUI Kabupaten Bandung di Hotel Sutan Raja Soreang, Sabtu 22 Juli 2023.
Dia menambahkan, MUI menegaskan konsep beragama yang moderat atau Islam wasathiyah, namun tetap tegas dalam menegakkan ajaran Islam.
"Misalnya saat ini ada keinginan untuk pertemuan LGBT atau kebebasan berpendapat. LGBT kita tentang karena tidak sesuai dengan HAM yang ingin memanusiakan manusia," katanya.
Demikian kebebasan berpendapat bukan berarti bebas tanpa aturan sehingga menabrak aturan agama maupun aturan negara.
Seperti diketahui ada dua calon Ketua Umum MUI Kabupaten Bandung yakni ketua umum periode 2018-2023, KH. Yayan Hasuna Hudaya, dan Wakil Ketua Tanfiziyah PCNU Kabupaten Bandung KH. Deden Hani Muzhoffar.
Mengenai adanya calon yang didukung PCNU Kabupaten Bandung, Kyai Yayan mengatakan, dirinya menyambut baik karena ada upaya bersama memajukan MUI.
"Tinggal lihat profil dan track record serta komitmen untuk MUI Kabupaten Bandung. Kami serahkan semua keputusan pemilihan ini kepada tim formatur," katanya.
Untuk pemilihan ketua umum MUI Kabupaten Bandung nantinya menggunakan metode formatur berjumlah 11 orang sesuai dengan peraturan organisasi (PO) MUI pusat.
Formatur tersebut terdiri atas ketua Dewan Pertimbangan MUI yang dijabat kepala Kemenag, ketua umum dan sekum MUI saat ini, 4 orang perwakilan MUI kecamatan dan 4 orang lembaga pendidikan/pesantren.***
