Network
JURNAL SOREANG - Jamparing institute pemerhati kebijakan pemerintah, mendukung sekaligus mendorong langkah Bupati Bandung, Dadang Supriatna untuk mengusulkan penambahan kuota Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal tersebut disampaikan Dadang Risdal Aziz direktur jamparing institut, menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Bandung, Kang DS mengajukan kuota 8000 formasi ASN ke Kemenpan-RB.
"Langkah positif dan strategis kang DS perlu diapresiasi, bahkan didukung dan didorong maksimal," kata Dadang Risdal kepada Jurnal Soreang, Rabu 5 April 2023.
Risdal sapaan akrab direktur Jamparing institut mengatakan, dengan jumlah penduduk 3,7 juta dan luas wilayah, kabupaten Bandung memang masih kekurangan pegawai.
"Memang kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Bandung sudah berada pada kondisi siaga 1, terutama tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan. Maka, langkah kang DS itu sangat tepat," jelasnya.
Risdal menjelaskan, salah satu program Bupati Bandung dalam rangka menaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah membangun sarana kesehatan, yakni Rumah Sakit dan Gedung Sekolah SMP Baru.
Baca Juga: Viral di Medsos! Dua Tetangga di Matraman Jaktim Ribut Hingga Saling Baku Hantam
Relevansinya, lanjut Risdal, adalah terpenuhinya infra dan supra struktur guna menjalankan dan mengoperasionalkan instrumen tersebut.
"Menurut data pada tahun 2020, jumlah guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Bandung baik status negeri maupun swasta berjumlah 2071 orang. Begitu juga tenaga Kesehatan baik dokter dan tenaga kesehatan lainya masih minim," jelasnya.
Oleh karena itu, jumlah tersebut masih timpang dibanding jumlah penduduk Kabupaten Bandung 3.7 juta jiwa.
"Terutama kebutuhan tenaga kesehatan sangat mendesak, karena pada tahun ini Bupati Bandung telah meresmikan 2 rumah sakit, RSUD Cimaung dan RSUD Kertasari," akunya.
Risdal menambahkan, Guna menunjang operasionalisasi kedua rumah sakit tersebut, maka diperlukan tenaga kesehatan yang tidak sedikit.
Apalagi, tegas Risdal, ketika dikaitkan untuk klasifikasi pemenuhan type rumah sakit, maka kebutuhan dokter umum, spesialis, perawat, sanitarian, farmasi, analis, bidan dan tenaga lainya harus diprioritaskan.
Baca Juga: Pilih Lampu Mati atau Nyala Saat Tidur? Ahli Sarankan Begini, Simak Ya
" Ya, kalau Gedung RSUD sudah dibangun tapi Nakes nya minim tentu akan berpengaruh, bukan saja pada pelayanan tetapi pada status rumah sakit itu sendiri," tegasnya.
"Tidak mungkin juga rumah sakit hanya karena tenaga kesehatan kurang nanti malah disamakan dengan klinik biasa," sambungnya.
Dengan demikian, lanjut Risdal, pengajuan penambahan pegawai tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memerlukan kekompakan seluruh stakeholder di jajaran Pemkab Bandung.
Baca Juga: Buruan Beli! Sambut Lebaran 2023, Tiket Garuda Indonesia Tujuan Jakarta Diskon Hingga 55 Persen Lho
Diantaranya, Dinas Kesehatan sebagai leading sektor pelayanan kesehatan harus selaras baik data kebutuhan pegawai, bidang dan jenis nakes nya.
Begitu juga dengan tenaga pendidik dan kependidikan, harus mendapat kuota optimal agar IPM kabupaten Bandung bisa meningkat maksimal.
"Jangan sampai ada kesalahan dari input data mengenai kebutuhan, sehingga menghambat pengajuan Kouta formasi di tingkat pusat," pungkasnya.***
