Network
JURNAL SOREANG - Kehadiran rumah sakit umum daerah (RSUD) Oto Iskandar Dinata (Otista) sejak diresmikan tahun 2020 lalu, diharapkan masyarakat bisa meningkatkan pelayanan sektor kesehatan.
Namun, RSUD Otista dengan bangunan yang megah karena saat pembangunan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menggelontorkan dana fantastis hingga Rp320 milliar.
Dengan menghabiskan anggaran yang sangat besar dari sumber APBD, RSUD Otista tersebut memiliki 314 buah kapasitas tempat tidur.
Bertambahnya kapasitas tempat tidur, diharapkan masyarakat dengan meningkatkan SDM dan sistem pelayanan.
Sebab, sebelumnya dibangun RSUD tersebut pemkab Bandung memiliki layanan kegiatan di kawasan ibu kota kabupaten Bandung sudah tidak mampu menampung masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Maka, dengan dibangunnya RSUD Oto Iskandar Dinata tersebut, targetnya bisa meningkatkan pelayanan yang bertarap internasional dengan kapasitas yang dimiliki.
Baca Juga: Jepang vs. Spanyol: Bagaimana Perbandingan Jeroan Kedua Tim Menjelang Pertandingan Piala Dunia?
Target tersebut bisa terealisasi dengan barengi sistem transformasi menjelma dari RSUD sebelumnya tipe C menjadi tipe B.
Tetapi, RSUD Oto Iskandar Dinata yang konon bertarap internasional, sudah hampir berjalan 2 tahun belum juga memenuhi kualifikasi akreditasi syarat untuk menjadi RSUD tipe B.
Hal tersebut, dikatakan Dadang Risdal Aziz Direktur Jamparing Institut Pemerhati kebijakan pemerintah, menurutnya, belum terpenuhinya kualifikasi akreditasi RSUD tersebut, pasti akan berdampak pada pelayanan.
Baca Juga: Selain Bonus, Ini yang Diharapkan Atlet NPCI Kabupaten Bandung Usai Peparda VI Jabar 2022
"Padahal, sarana dan prasarana serta fasilitas ditunjang kucuran ketersediaan anggaran yang besar seharusnya proses transformasi ini bisa berjalan cepat dengan waktu yang tidak terlalu lama," jelas Dadang Risdal Aziz kepada Jurnal Soreang, Kamis 1 Desember 2022.
Risdal sapaan akrab direktur Jamparing institut menjelaskan, akibatnya belum terpenuhi kualifikasi akreditasi berdampak pada fungsi pelayanan dan pemenuhan infrastruktur ke rumah sakitan menjadi tidak maksimal.
"Banyak calon pasien yang enggan untuk menggunakan RSUD Oto Iskandar dinata dan lebih cenderung menggunakan fasilitas kesehatan di rumah sakit yang berada di sekitaran termasuk di Kota Bandung," jelasnya.
Jelas, kata Risdal, kondisi tersebut sangat ironis, sebab maksud dan tujuan ketersediaan RSUD otista untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat kabupaten Bandung.
Selain itu, kehadiran rumah sakit dengan bangunan megah dan layanan prima, sebagai upaya pemkab Bandung mendongkrak Pendapatan Asli Daerah.
Oleh karena itu, dengan tegas pihaknya menyorot kinerja Direksi dan dewan pengawas (Dewas) RSUD Oto Iskandar Dinata. Jadi, lanjut Risdal, pemkab Bandung khusus Bupati harus mengevaluasi total kinerja Direksi dan Dewas.
Baca Juga: Perlu Tahu Nih! Pemerintah Akan Fokus pada Enam Hal Ini pada APBN 2023, Apa Saja?
"Saya mendesak Bupati Bandung dan juga DPRD khususnya Komisi D untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dewas dan jajaran direksi RSUD Oto iskandar Dinata," tegasnya.
Lebih lanjut Risdal mengatakan, keterlambatan pemenuhan kualifikasi akreditasi untuk meningkatkan status RSUD Oto Iskandar Dinata dari tipe C ke tipe B jadi tolak ukur kinerja Dewas dan Direksi.
"Harus dievaluasi total kinerja Dewas dan Direksi RSUD Oto Iskandar Dinata, karena terlambatnya perubahan status tipe RSUD bukti ketidakmampuan Dewas dan Direksi," pungkasnya.***
