Bupati Bandung Minta Camat dan Kades Pahami Aturan Bansos: KPM Dapat Belanja di Warung Terdekat

JURNAL SOREANG - Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan kepada para camat dan kepala desa untuk memahami aturan bantuan sosial (bantuan sosial).

"Saya tekankan camat dan kepala desa untuk pahami aturannya. Bantuan ini harus tepat sasaran, diterima langsung KPM (Keluarga Penerima Manfaat)," kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, dalam keterangannya yang diterima Jurnal Soreang, Senin 7 Maret 2022.

Ia menambahkan, bansos harus benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Baca Juga: Jadwal Waktu Shalat untuk DKI Jakarta dan Sekitarnya, Selasa 8 Maret 2022 dan Doa agar Khusnul Khatimah

Hal tersebut disampaikan Kang DS di sela Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penyaluran Bansos bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI di GOR Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.

Menurutnya, penyaluran bansos berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Atensi dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung sudah berjalan lancar.

Meskipun demikian, Kang DS mengimbau seluruh pemerintah wilayah, mulai dari kecamatan, desa, hingga RT dan RW untuk tetap bersinergi mengawasi penyaluran bansos.

Baca Juga: Aset Milik Affiliator Binary Option Indra Kenz Siap Disita, Kepolisan Sudah Bertolak Menuju Sumut

Kang DS menyebut langkah itu diambil agar pendistribusian bansos tepat sasaran.

KPM, jelasnya, dapat membelanjakan bansos yang diterima di warung terdekat sehingga perekonomian setempat turut mengalami peningkatan.

"Insyaa Allah akan berdampak pada ekonomi masyarakat setempat," harap Kang DS.

Baca Juga: Sophia Latjuba Terlihat Awet Muda Walau Usia Sudah Menginjak Kepala 5, Ini Rahasianya!

Betapa tidak, perputaran bansos hampir menyentuh Rp200 miliar per tiga bulan dan terbagi ke dalam 4.265 RW di Kabupaten Bandung. "Ini sangat luar biasa, akan terjadi multiplier effect," tutur Kang DS.

Selain bansos, ia juga berharap sejumlah bantuan yang digulirkan pemerintah pusat seperti PIP (Program Indonesia Pintar) dan PIS (Program Indonesia Sehat) dapat menanggulangi masalah kesehatan dan kemiskinan.

Pasalnya, selama pandemi Covid-19, jumlah KPM di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan, yakni dari 85.343 KPM menjadi 181.213 KPM.

Baca Juga: 3 Stadion Megah Ukraina ini Terancam Rusak Akibat Invasi Rusia, Pernah Menjadi Tuan Rumah Piala Eropa

Ditambah lagi, jumlah data tersebut bergerak dinamis sesuai dropping data Kemensos RI.

"Sebenarnya angka kemiskinan kita terus mengalami penurunan. Namun dikarenakan pandemi yang meluluhlantahkan elemen, sehingga jumlah KPM Kabupaten Bandung mengalami peningkatan," pungkas Kang DS. ***