Network
JURNAL SOREANG - Sebuah potongan video yang memperlihatkan para pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung sedang membahas BLT beredar di WhatsApp.
Video tersebut diterima juga oleh Jurnal Soreang pada Kamis 24 Februari 2022.
Dalam video tersebut, terlihat sejumlah kepala desa yang merupakan para pengurus Apdesi Kabupaten Bandung sedang duduk mengelilingi meja.
Baca Juga: Indra Kenz Resmi Ditetapkan Jadi Tersangka Oleh Polisi, Ini Kasusnya
Kemudian, Ketua Apdesi Kabupaten Bandung yang juga merupakan Kepala Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay, Dedi Bram menyebut, bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan harus dibelanjakan.
"Di Ciparay juga, tiga bulan harus belanja ke supplier yang ada di wilayah masing-masing, kayak e-warung yang belanja ke supplier, karena supplier sudah menyiapkan untuk 3 bulan," tuturnya dalam video tersebut.
"Setuju semua? Setuju, pak? Setuju? Oke, ketuk palu," ucapnya.
Menanggapi hal itu, Dedi Bram membenarkan adanya potongan video tersebut.
Peristiwa dalam video tersebut, kata ia, terjadi di Soreang saat para kades berkumpul dan spontanitas membahas bantuan kepada KPM.
"Itu bukan rapat resmi, melainkan obrolan santai sesama kepala desa. Jelang rapat UKM di soreang, spontanitas kita ngumpul dan membahas perihal ini," ungkap Dedi kepada Jurnal Soreang, Kamis 24 Februari 2022.
Dedi menegaskan, ucapannya dalam video tersebut bukan bermaksud untuk menggiring.
Akan tetapi, untuk mengantisipasi karena ada kekhawatiran bahwa uang bantuan tersebut digunakan untuk hal lain.
"Menjawab kekhawatiran tersebut, kami imbau tiap desa untuk menjaga kualitas barang di BumDes masing-masing dan harus sesuai dengan angka," harapnya.
"Apabila ada penyimpangan di lapangan, saya minta untuk secepatnya dibereskan," tegasnya menambahkan.
Dedi Bram kembali menjelaskan, terkait video yang beredar hanyalah obrolan sepintas dan spontan pengurus Apdesi di kantin sebelum Rapat UKM, Selasa 22 Februari 2022.
Pasalnya pada saat itu, paparnya, ada keluhan dari penerima PKH mengenai kualitas bantuan yang diterima.
Dimana ada informasi, bahan pokok yang disalurkan tersebut diduga kondisinya sebagian sudah membusuk.
"Keluhan itu langsung ditanggapi dan langsung disikapi dengan coba komunikasi dengan kepala desa mencari solusi terkait dugaan persoalan yang terjadi. Apakah informasi itu benar atau hoax," jelasnya.
Pihaknya berharap, persoalan yang terjadi di lapangan bisa diminimalisir dan tidak perlu terjadi. Selain itu, ia juga berharap jangan sampai ada penyimpangan aturan.
Baca Juga: Profil dan Biodata Seo Hyun Jin, Ratu Drama Korea Serba Bisa yang Tidak Hanya Jago Akting
"Apabila terjadi dugaan penyimpangan, maka kepala desa akan langsung diperingatkan," tegasnya. ***
