Network
JURNAL SOREANG - Melalui surat nomor 592/6/BS.01/2/2022, Kementerian Sosial (Kemensos) akan mempercepat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode Januari- Maret 2022.
Selain mempercepat penyaluran, Kemensos juga akan menyalurkan bansos BPNT dalam bentuk tunai yang disalurkan melalui PT POS Indonesia.
Hal tersebut dilakukan kemensos, sebagai langkah menindaklanjuti arahan presiden republik Indonesia pada rapat terbatas.
Surat yang ditanda tangani Dirjen penangan fakir miskin, ditujukan kepada Gubenur, Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia.
Menanggapi hal terebut Maulana Fahmi, ketua komisi D DPRD Kabupaten Bandung sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan kemensos.
"Kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan kemensos, karena kondisi di lapangan masyarakat sangat membutuhkan," kata Fahmi kepada Jurnal Soreang, Jumat 18 Februari 2022.
Fahmi mengatakan, pihaknya sangat mendukung adanya percepatan penyaluran bansos BPNT. Sebab, kondisi masyarakat saat ini memang membutuhkan bantuan pemerintah.
"Kami atas nama DPRD dan masyarakat Kabupaten Bandung, sampaikan apresiasi dan ucapkan terimakasih atas langkah kememsos mempercepat penyaluran bantuan BPNT," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi langkah komensos untuk mengubah penyaluran BPNT menjadi bantuan tunai.
"Secara lembaga saya sangat mendukung adanya perubahan penyaluran bansos BPNT menjadi tunai dan disalurkan melalui PT Pos Indonesia," katanya.
Keputusan yang tepat, kata Fahmi, dengan adanya perubahan penyaluran bisi meminimalisir permasalah yang terjadi di lapangan.
Baca Juga: Miskin Mental Hingga Miskin Semangat, Waspada 7 Mental Miskin yang Harus Dihindari!
"Selama dua tahun terakhir, komisi D selalu memantau, banyak permasalahan yang ditemukan saat penyaluran bansos BPNT," jelasnya.
Dengan adanya perubahan pola penyaluran bantuan dari pangan menjadi tunai, kata Fahmi, pihaknya sangat mendukung dan berharap bisa meminimalisir permasalah di lapangan.
"Sangat setuju kalau penyaluran bansos BPNT dikonversi menjadi tunai, agar permasalah selama ini bisa diminimalisir," akunya.
Tentang kualitas dan kuantitas, kata Fahmi, yang sering ditemukan dan dikeluhkan penerima manfaat di lapangan dalam penyalur BPNT.
"Problem yang sering ditemukan dan aspirasi yang diterima komisi D adalah tentang kualitas bansos BPNT yang diterima masyarakat," tuturnya.
Fahmi berharap, dengan ada konversi atau perubahan pola penyaluran bansos BPNT menjadi tunai bisa menjadi solusi permasalahan selama ini.
"Saya harap sih bukan hanya periode Januari-Maret saja, tapi penyaluran BPNT jadi tunai terus ditetapkan Kemensos," pungkasnya.***
