"Kalau diibaratkan, jika masa berlaku STNK sudah habis, ketika berkendara akan kena tilang oleh Polisi. Jadi, hal itu sangat penting. Itu salahsatu pertanyaan kami," akunya.
Baca Juga: Buku Harian Seorang Istri 20 Februari 2021: Teka-teki Keberadaan Pasha dan Penyebab Kematian Claudia
Selain itu, kata Enjang, ada lima PK yang diduga tak diundang dalam pelaksanaan Musda X tersebut. Padahal, kelima PK tersebut, sudah mengikuti verifikasi dan dinyatakan harus mengikuti proses Musda oleh DPD Golkar Jawa Barat.
"Sesuai hasil verifikasi yang dilegalkan melalui berita acara tim verifikasi dan diketahui DPD Golkar Jabar. Namun kenapa, Teman kami lima PK tidak diundang. Ini masalahnya," tuturnya.
Kelima PK tersebut, tambah Enjang, diantaranya, PK Kecamatan Nagreg, PK Cikancung, PK Cimaung, PK Solokanjeruk, dan PK Kecamatan Margahayu.
"Kelima teman kami itu sudah diverifikasi di DPD Partai Golkar Jabar. Bahwa kita bukan perusahaan, bukan yayasan, bahwa kita adalah organisasi politik dan bahkan politis," tegasnya.
Dengan demikian, Enjang mewakili ketiga PK yang sama sama melakukan aksi wolk out menyatakan dengan tegas untuk tidak mengikuti pelaksanaan Musda X DPD Golkar Kabupaten Bandung.
"Mohon izin dan mohon maaf, kami tidak bisa mengikuti Musda seterusnya. Karena ada indikasi kebocoran Adminitrasi dan tidak mematuhi PDRT Partai," katanya.
Baca Juga: Persiapan Kedatangan Menpan RB Tjahjo Kumolo, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Lakukan Gladi