JURNAL SOREANG - Setidaknya sembilan kecamatan beresiko tinggi terhadap ancaman banjir dan dua kecamatan berpotensi longsor dengan tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung akan segera membahas penetapan status darurat bencana.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Bandung Hendra Hidayat mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil rakor tingkat Provinsi Jabar. "Setelah SK dari provinsi turun, baru kita laksanakan rakor tingkat kabupaten," ujarnya di Soreang, Senin 26 Oktober 2020.
Menurut Hendra, penetapan status siaga darurat sendiri tidak bisa hanya berdasarkan estimasi pribadi. Melainkan ada beberapa pertimbangan, seperti informasi dari setiap stakeholder di lapangan, termasuk informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait curah hujan.
Baca Juga: Warga Disabilitas Agar Ikut Awasi Pemilukada Kabupaten Bandung
Meskipun demikian, kata Hendra, pihaknya telah melakukan berbagai upaya mitigasi bencana. Salah satunya dengan melakukan pendataan daerah rawan bencana, baik banjir genangan, bandang dan tanah longsor.
“Ada sembilan kecamatan di Kabupaten Bandung yang berpotensi terkena banjir, seperti Kecamatan Majalaya, Solokan Jeruk, Rancaekek, Cicalengka, Ibun, Kertasari, Ciwidey, Baleendah, Bojongsoang, Dayeuhkolot dan Banjaran. Sedangkan Kecamatan Pasirjambu dan Ibu berpotensi longsor,” kata Hendra.
Sebagai langkah preventif menghadapi pergeseran tanah, Hendra menegaskan bahwa BPBD Kabupaten Bandung telah melakukan uji coba polimerisasi di sejumlah titik rawan longsor. Namun langkah tersebut diharapkan bisa terbukti mengeraskan struktur tanah agar tidak terjadi longsor.
Baca Juga: Lanjutkan Pengembangan Kasus Korupsi e-KTP, KPK Kembali Akan Periksa Dua Saksi
“Polimerisasi ini masih bersifat uji coba. Namun kami berharap, penyemprotan cairan polimer dapat mengeraskan struktur tanah. Sedangkan untuk penguatnya, kami menggunakan tanaman vetiver. Tanaman golongan rumput ini dapat menahan gempuran aliran hujan deras dan menjaga kestabilan tanah,” tutur Hendra.
Selain itu, pihaknya juga telah membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Ia menjelaskan, forum tersebut nantinya akan membantu BPBD dalam pendataan dan penanganan awal bencana.
“FPRB menaungi 234 komunitas dengan jumlah anggota sekitar 700 orang. Mereka merupakan ujung tombak penanganan bencana. Seperti kita ketahui, Kabupaten Bandung sangat luas, dengan SDM yang terbatas, kami tidak akan mampu menangani sendiri. Maka dari itu, kami mengajak seluruh komunitas masyarakat untuk bersinergi dalam penanggulangan bencana,” kata Hendra.
Baca Juga: Macan Tutul Jawa Yang Ditemukan Terluka, Akhirnya Tak Tersemalatkan
Hendra menambahkan, FPRB telah melakukan rakor internal. Hal itu dilakukan guna menginventarisir SDM serta kelengkapan peralatan dalam proses penanggulangan bencana. Selain itu, FPRB bersama BPBD juga telah melaksanakan pembentukan enam forum tingkat desa dan akan segera menggelar rakor di lima kecamatan rawan bencana lainnya.
“Selain sosialisasi dan pembentukan forum tingkat desa, kami juga telah menyiapkan sejumlah kegiatan, seperti pemetaan partisipatif di daerah rawan bencana, pembentukan pos gabungan serta kegiatan susur sungai untuk pengecekan sedimentasi dan tumpukan sampah,” kata Hendra.***